Tekan Pengangguran, Padat Karya Digelar di 65 Titik di Gunungkidul
Program padat karya di Gunungkidul digelar di 65 titik pada 2026 dengan anggaran Rp100-200 juta per lokasi untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi
Ilustrasi. /Bisnis Indonesia- Nurul Hidayat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul hingga saat ini belum bisa memastikan kapan waktu penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019. Lembaga penyelenggara pemilu ini masih surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pangajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan jajarannya masih menunggu surat register dari MK yang menjadi dasar dalam proses penetapan caleg terpilih. “Selama belum ada surat dari MK, maka penetapan belum bisa dilakukan. Yang jelas, sampai hari ini [kemarin] kami masih menungu surat itu,” kata Hani, Kamis (11/7/2019).
Menurut dia, surat dari MK merupakan hal yang wajib. Pasalnya, sesuai dengan edaran dari KPU RI, KPU di daerah dilarang menetapkan Dewan terpilih sebelum adanya surat tersebut. “Gara-gara surat ini kami batal menetapkan Dewan terpilih beberapa waktu lalu. Padahal kami telah menyewa tempat dan menyebarkan undangan untuk acara tersebut,” katanya.
Hani berharap surat dari MK segera turun sehingga tidak mengganggu persiapan pelantikan caleg terpilih di DPRD Gunungkidul. “Setelah surat keluar KPU memiliki waktu tiga hari untuk menetapkan caleg terpilih,” ujarnya.
Sekretaris DPD PAN Gunungkidul, Anwarudin, mengaku masih menunggu undangan resmi dari KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019. Menurut dia jajarannya sudah pernah mendapatkan undangan penetapan namun tidak dibatalkan karena ada penundaan dari KPU Gunungkidul. “Kami sudah datang ke acara penetapan, tapi sebelum penetapan diumumkan, KPU memutuskan menunda dengan dalih surat dari MK belum keluar,” kata Anwarudin.
Dia berharap agar penetapan segera dilakukan sehingga ada kepastian terkait dengan hasil pemilu. Ia tidak menampik, pada saat ini partai bisa menghitung terkait dengan hasil kursi yang diraih. Meski demikian, penghitungan tersebut tidak bisa jadi acuan karena keputusan resmi berada di tangan KPU,” katanya.
Ketua DPD PKS Gunungkidul, Ari Siswanto, mengaku tidak mempermasalahkan adanya penundaan penetapan caleg terpilih asal ada alasan kuat terkait dengan penundaan tersebut. “Selama alasan penudaan dari KPU bisa dipertanggungjawabkan, mau bagaimana lagi kami hanya bisa menunggu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program padat karya di Gunungkidul digelar di 65 titik pada 2026 dengan anggaran Rp100-200 juta per lokasi untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi
Organisasi mahasiswa dan kepemudaan menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk memberantas dugaan mafia beras fortifikasi.
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memperkuat tata kelola pembiayaan dengan mengubah mekanisme penilaian aset jaminan seba
Pergeseran anggaran uji tanah Stadion Mandala Krida rampung. DPRD DIY mendorong penyusunan DED dianggarkan pada 2027 sebagai tahapan renovasi stadion.
Isuzu menghadirkan Traga konsep salon berjalan di GIIAS 2026 sekaligus memperkenalkan sistem penyaringan bahan bakar ganda untuk diesel B50.
DPRD DIY mendorong DED sekolah khusus olahraga disiapkan pada 2027 agar target pendirian pada 2028 sesuai Perda Olahraga DIY tercapai.