Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pusat
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Gapoktan Bondo Tani, Desa Kedungranti, Kecamatan Nglipar, bersama petugas dari Dinas Pertanian Pangan (DPP) Gunungkidul menunjukkan hasil panen jagung, Kamis (11/7/2019)./Harian Jogja-Rahmat Jiwandono
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemkab Gunungkidul memfokuskan program ketahanan pangan di Desa Tegalrejo dan Watugajah di Kecamatan Gedangsari.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Fajar Ridwan, mengatakan berdasar hasil kajian yang dilakukan di 2018, dari 144 desa di Gunungkidul, terdapat dua desa yang masuk kategori rawan pangan yakni Desa Watugajah dan Tegalrejo di Kecamatan Gedangsari.
Menurut dia, dengan kajian tersebut maka tahun ini program ketahanan pangan difokuskan di dua desa tersebut. “Selain mempertahankan predikat swadaya pangan di 142 desa, program difokuskan untuk ketahanan pangan di dua desa,” kata Fajar, Senin (5/8/2019).
Dia menjelaskan untuk ketahanan pangan sudah disediakan beberapa program pengentasan. Selain rutin memberikan bantuan benih, upaya lain dilakukan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budi daya tanaman pangan. “Kami kembangkan kelompok wanita tani dengan memanfaatkan tanah pekarangan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan,” tuturnya.
Fajar menambahkan, program ketahanan pangan tidak hanya dilakukan oleh Pemkab. Dalam pelaksanaan, Pemda DIY ikut berpartisipasi salah satunya dengan membentuk lembaga akses pangan.
Di dalam program ini Pemda DIY memberikan fasilitas dengan pembentukan lembaga akses pangan di setiap desa. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini ketersediaan pangan bisa tercukupi sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah. “Satu desa ada satu,” katanya.
Menurut dia, bantuan ini bersifat stimulan dan didalam pengelolaan mendapatkan dana Rp50 juta-Rp75 juta. “Ini untuk pengelolaaan dan mudah-mudahan bisa dikembangkan dalam upaya mengatasi krisis pangan,” katanya.
Kepala Desa Tegalrejo, Sugiman, membenarkan desanya menjadi salah satu desa rawan pangan di Gunungkidul. Menurut dia, Pemdes Tegalrejo berupaya untuk mengatasi permasalah tersebut dengan menggunakan program dari dana desa. “Desa kami masuk dalam wilayah rawan pangan karena kondisi geografis. Tapi kami terus berusaha menjadi desa yang mandiri pangan,” katanya.
Untuk mengatasi masalah ini dilakukan pemberian bantuan benih, obat dan pupuk. Ke depan, pemerintah desa juga membuat sumur air dalam untuk membantu pemeliharaan pertanian di musim kemarau. “Kami juga berupaya mengajukan pembuatan bendungan di sungai. Harapannya dengan adanya bendungan bisa membantu pengairan saat kemarau sehingga tanaman pertanian bisa tetap tumbuh subur,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.
Pemda DIY menyiapkan Rp200 miliar dari Danais untuk melanjutkan pembebasan lahan JJLS Garongan-Palihan di Kulon Progo.