Suharsono Ingin Kembali Nyabup di Bantul Tapi Belum Punya Tiket

Harianjogja.com, BANTUL- Bupati Bantul Suharsono memastikan untuk maju kembali dalam pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bantul 2020 mendatang meski belum memiliki \'tiket\' dalam pencalonannya . Ia bahkan berharap Abdul Halim Muslih menjadi wakilnya.

"Harapan saya Pak Halim masih mendampingi saya. Andai kata [Abdul Halim Muslih] mau maju sendiri saya tidak melarang silakan saja," kata Suharsono, saat ditemui seusai menemui kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali di Parasamya, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, Jumat (6/9/2019).

Suharsono optimiatis dapat tiket pencalonan dalam Pillada 2020 mendatang. Pada pekan depan ia akan menghadap ke pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta untuk berkoordinasi terkait kesiapan pilkada. Ia menyatakan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra memiliki peran dalam seleksi pencalonan bupati dan wakil bupati Bantul.

Jika sudah mendapat rekomendasi sebagai calon, Suharsono ingin Halim tetap mendampinginya. Dalam beberapa kesempatan pensiunan Polri berpangkat Komisaris Besar itu juga kerap mengungkapkan keinginannya untuk menjabat bupati dua periode. Misalnya dalam menerima kunjungan dari Pemkab Klungkung, Suharsono juga meminta doa restu untuk maju Pilkada 2020. Pada 27 Agustus lalu di hadapan para anggota Dewan Pemusyawaratan Desa (DPD), Suharsono juga mengungkapkan hal yang sama.

"Saya matur dua kali saja cukup. Selanjutnya saya tidak akan mencalonkan anak saya atau istri saya," kata Suharsono, beberapa waktu lalu.

Selain Suharsono, Abdul Halim Muslih juga gencar didorong untuk maju sebagai calon bupati pada 2020, bukan calon wakil bupati. Bahkan partai Demokrat terang-terangan mendukung Halim dan menawarkan Nur Rakhmat sebagai wakilnya.

Sementara itu Abdul Halim menyampaikan apresiasi atas dukungan maayarakat pada dirinya. Menurutnya dukungan itu bagian dari gerakan masyarakat yang memiliki harapan untuk Bantul lebih baik. Hal itu wajar terjadi.

Namun demikian politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai dinamika yang terjadi saat ini belum bisa disimpulkan karena tahapan pilkada belum dimulai dan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati baru dibuka pada Juni 2020 mendatang.

Dinamika yanh terjadi, kata dia, baru dinamika lokal, karena masih ada dinamika tingkat provinai dan pusat. "Kalau saya pribadi selalu saya tegaskan saya ini pengurus partai di level kabupaten. Sementara masalah pilkada kewenangannya ada di DPP bukan di DPC. Saya akan tunduk pada keputusan partai termasuk tidak rekomendasi pun saya siap," kata Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.