Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi./Solopos-Nicolous Irawan
Harianjogja.com, KULONPROGO-- Upaya penanggulangan kawasan kumuh di Kulonprogo tidak akan berhasil jika masyarakat masih abai terhadap kondisi lingkungan. Aktivitas masyarakat dalam membuang sampah atau limbah secara sembarangan yang berpotensi membuat satu wilayah jadi kumuh perlu dihentikan.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kulonprogo, yang juga bagian dari Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kulonprogo, Suharjoko mengungkapkan kendala terbesar yang dihadapi pihaknya dalam upaya menanggulangi kawasan kumuh adalah perilaku masyarakat.
Hingga saat ini, masih dijumpai oknum yang membuang sampah atau limbah sembarang. Aktivitas seperti inilah yang membikin kawasan kumuh banyak bermunculan di Kulonprogo. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan muncul kawasan kumuh baru.
"Perilaku masyarakat memang menjadi kendala besar dalam menanggulangi kawasan kumuh. Perilaku di sini, maksudnya tentang budaya membuang sampah dan limbah sembarangan," kata Suharjoko, Kamis (19/9/2019).
Ada tujuh aspek kekumuhan. Dua di antaranya yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yaitu kondisi drainase lingkungan dan kondisi pengelolaan persampahan. Sarpras drainase dan persampahan dikatakan baik apabila kondisi fisik, fungsi dan kualitasnya terjaga.
Namun, jika peran masyarakat untuk menjaga kedua fasilitas tersebut rendah, seperti masih membuang sampah sampah atau limbah sembarang sehingga mengakibatkan mampet, maka wilayah di mana kedua sarpras itu dibangun sudah masuk kategori kumuh.
Untuk meminimalisir hal tersebut, Pemkab rutin mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi dilakukan lewat sejumlah kegiatan baik dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) maupun program-program penanggulangan kawasan kumuh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Langkah ini juga didasari Perda Kabupaten Kulonprogo nomor 9/2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. "Sehingga program penting kami adalah peningkatan SDM masyarakat agar memahami persoalan ini," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul berharap uji coba MBG prasmanan di MAN 2 menjadi bahan evaluasi sebelum pola penyajian baru diterapkan lebih luas.
Pemerintah belum akan memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum kajian ilmiah memastikan kelayakan habitat baru.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pencairan dana tambahan Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kabupaten/kota belum diketahui waktunya secara rinci.
Donald Trump menegaskan komitmen AS terhadap ASEAN dalam KTT Khusus ASEAN-AS di Manila, termasuk perdagangan, diplomasi, dan perdamaian kawasan.
Sebanyak 2.351 kecelakaan terjadi di Bantul sepanjang Januari-Oktober 2026. Operasi Zebra Progo melibatkan 150 personel untuk menekan risiko kecelakaan.