Astrid Widayani Raih Penghargaan Darma Bakti di Hari Pramuka ke-65
Astrid Widayani menerima Penghargaan Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65. Kwarcab Surakarta juga meraih Juara II Pembina Gudep Penegak Berprestasi.
foto ilustrasi (JIBI/Solopos)
Harianjogja.com, SLEMAN-Target pemerintah menuntaskan kawasan kumuh di Sleman tidak dapat terpenuhi tahun ini. Kendala utama molornya target tersebut akibat pandemi Covid-19.
Kasie Perumahan Formal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Sleman Nurrochmawardi mengatakan Pemkab Sleman menargetkan penanganan kawasan kumuh selesai pada tahun ini. Namun target tersebut tidak dapat terpenuhi karena pandemi Covid-19.
"Ya tidak hanya di Sleman, tapi hampir di semua daerah. Target tidak terpenuhi karena alokasi dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19," kata Nurrochmawardi, Senin (5/10/2020).
Dia menjelaskan, dari rencana awal pada 2017 lalu, penanganan kawasan kumuh dilakukan di 45 titik tersebar di 17 kalurahan. Luasnya tercatat 162,93 hektare. Hasilnya, penanganan kawasan kumuh sudah mencapai sekitar 80% atau hanya tersisa enam titik lokasi seluas lebih dari 42 hektare.
BACA JUGA: Akibat Pandemi, Belasan Keluarga Gunungkidul Gagal Transmigrasi
Lokasinya, kata Kelik sapaan akrab Nurrochmawardi, tiga lokasi berada di wilayah Papringan, Caturtunggal, Depok. Sisanya di Mrican (Caturtunggal, Depok), Trini (Trihanggo, Mlati) dan Sanggarahan (Tirtoadi, Mlati). "Sebenarnya sudah diintervensi. Tapi tahun ini tidak bisa diselesaikan akibat pandemi Covid-19," katanya.
Untuk tetap menuntaskan penanganan kawasan kumuh tersebut, Pemkab kembali memasukkan anggaran penanganannya pada tahun depan. Sebagai persiapan, DPU sudah melakukan pelatihan, sosialisasi dan pemberitahuan kepada warga di lokasi penataan.
"Ada tujuh indikator untuk penanganan kawasan kumuh. Mulai penataan bangunan, jalan inpeksi, drainase, persampahan, RTH hingga proteksi kebakaran," katanya.
Meskipun begitu, lanjut Kelik, tidak semua indikator tersebut harus terpenuhi. Alasannya, indikator penanganan kawasan kumuh dipenuhi tergantung disuaikan dengan kebutuhan yang dirumuskan sendiri oleh warga. "Rumusan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Permukiman dengan dana sekian," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Astrid Widayani menerima Penghargaan Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65. Kwarcab Surakarta juga meraih Juara II Pembina Gudep Penegak Berprestasi.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.