Program Pengentasan Kemiskinan, Kepemilikan Rumah Tak Jadi Masalah

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kemiskinan identik dengan masalah kepemilikian rumah. Meski demikian, hal ini tidak berlaku di Gunungkidul. Pasalnya, dari jumlah warga yang masuk kategori miskin, sebagian besar telah memiliki rumah sendiri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul, Sumarwiyanto, mengatakan tingkat kemiskinan di Gunungkidul saat ini berada di kisaran 17%. Jumlah ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan angka di kabupaten/kota lain di wilayah DIY.

Menurut dia kemiskinan sangat identik dengan masalah kejahatan hingga kepemilikian rumah. Meski demikian, di Gunungkidul ada pengecualian, khususnya untuk kepemilikan rumah. Hal ini dikarenakan 96% warga miskin di Gunungkidul sudah memiliki tempat tinggal sendiri. “Jadi rumah bukan menjadi masalah karena nyatanya warga miskin sudah memiliki rumah sendiri,” kata Sumarwiyanto kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).

Untuk mengukur tingkat kemiskinan memiliki variabel sendiri karena banyak mengacu pada tingkat daya beli di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikian rumah bukan menjadi indikator utama dalam penilaian. “Berdasarkan kesepakatan bersama, variabel penilaian banyak mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi,” katanya.

Sumarwiyanto menambahkan salah satu faktor yang membuat masyarakat Gunungkidul memiliki rumah sendiri karena lahan yang tersedia masih banyak. “Lahanya luas sehingga bisa dibangun rumah,” tuturnya.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengatakan tingkat kemiskinan di Gunungkidul masih tinggi. Meski demikian indikator tersebut tidak bisa menjadi patokan karena adanya perbedaan metode dalam penilaian. Indikator dalam penilaian banyak mengacu pada tingkat daya beli di masyarakat. Immawan menjelaskan, metode ini kurang pas diterapkan di Gunungkidul karena budaya dari masyarakat yang biasa menyimpan hasil pangan yang dimiliki. Hal itu berakibat pada tingkat daya beli karena untuk memenuhi kebutuhan banyak bergantung pada stok pangan yang disimpan. “Tidak beli karena masyarakat memiliki cadangan yang mencukupi,” katanya.

Meski demikian, Immawan mengakui Pemkab konsisten dalam upaya pengurangan keluarga miskin. Terlebih, Pemda DIY telah mencanangkan target agar kemiskinan bisa di bawah 10%. “Target ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.