RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi. /Bisnis-Abdullah Azzam
Harianjogja.com, BANTUL-- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perondustrian (DKUKMI) Bantul menyebut dari 348 koperasi yang ada di Bantul saat ini tinggal empat koperasi yang butuh pendampingan ekstra karena sulit untuk berkembang, namun pengurusnya tetap ngotot untuk bertahan dan tidak ingin dibubarkan.
Jumlah tersebut berkurang dari empat bulan lalu atau Juni dimana koperasi yang masih dalam pendampingan ekstra jumlahnya sekitar 15 koperasi. “Jadi bahasanya bukan sakit ya, tapi dalam pengawasan, artinya sakit karena situasi, bukan karena dibuat oleh pengurus yang nyeleweng,” kata Kepala Bidang Koperasi, DKUKMP Bantul, Besari Setyowati, Kamis (10/10/2019).
Besari mengatakan empat koperasi dalam pengawasan itu sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai koperasi, salah satunya karena keanggotaannya kurang dari 20 orang.
Padahal syarat anggota koperasi adalah minimal 20 orang. Anggota koperasi yang sudah lama tersebut juga sebagian besar sudah lanjut usia sehingga sedikit kesulitan dalam mengikuti pelaporan secara daring.
Awalnya koperasi tersebut akan dibubarkan, namun pengurusnya tetap ingin bertahan. Akhirnya DKUKMP tetap mengawasi dengan meminta pengurus mau meningkatkan kemampuan dan menambah anggota, “Kebetulan kami punya dokter koperasi yang menanganinya,” ujar Besari.
Selain pengawasan ekstra pada empat koperasi, pihaknya juga melakukan penilaian tiap tahun terhadap semua koperasi. Penilaian dilakukan setiap tahun dengan target maksimal 10-15 koperasi bisa sehat dan mandiri. Bahkan DKUKMP menargetkan semua koperasi di Bantul selain mandiri juga dapat berbagi dana sosial atau corporate social responsibility (CSR).
Menurut Besari, keberadaan koperasi harus berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Bantul. Sampai saat ini sudah ada sekitar 45 koperasi yang sudah bisa berbagi dana CSR. Dana CSR bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan permodalan usaha, pelatihan tentang perkoperasian.
Berdasarkan data yang masuk dana CSR koperasi yang tersalurkan pada 2018 lalu sekitar Rp1,7 miliar.
“Targetnya tahun ini CSR koperasi meningkat dan koperasi yang sudah bisa berbagi juga harapannya terus bertambah,” ujar Besari.
Sementara jenis koperasi yang ada di Bantul adalah koperasi simpan pinjam, produksi, serba usaha, dan koperasi konsumsi.
Kepala DKUKMP, Agus Sulistiyana, sebelumnya mengatakan perlunya generasi muda memotori koperasi-koperasi yang ada di Bantul supaya cepat menyesuaikan dengan kondisi kekinian terutama soal pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan aktifitas perkoperaisian.
Ia menyadari masih banyak koperasi yang dikelola para orang tua yang lambat dalam melakukan inovasi teknologi, “Saat ini sudah saatnya aktivitas perkoperasian memanfaatkan telepon selular,” kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Bea Cukai Kudus menerapkan ultimum remidium terhadap tujuh kasus rokok ilegal dengan total denda Rp582,71 juta sepanjang semester I/2026.
PDIP memperingati 30 tahun Kudatuli dengan aksi teatrikal, ritual adat, dan pembacaan puisi di Gedung DPP PDIP di Jakarta.
Sebanyak 11 SPPG di Sleman menghentikan operasional sementara akibat kendala renovasi, IPAL, dan administrasi.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan pada 2026. Dua proyek sudah memasuki tahap kontrak.
Sebanyak 80 siswa SD di sekitar Bandara YIA diajak mengenal dunia penerbangan dan aktivitas kebandarudaraan melalui program TJSL.