PILKADA BANTUL: KPU Pasang Target Tinggi, Lebihi Target Nasional dan DIY

Harianjogja.com, BANTUL—Angka Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020 mendatang ditargetkan melebihi target di tingkat nasional dan DIY.

Komisioner KPU Bantul Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Musnif Istiqomah mengatakan KPU Bantul menargetkan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Bantul 2020 mendatang sebesar 87,9% dari total daftar pemilih tetap (DPT). Target tersebut diakui dia memang lebih tinggi dari target nasional 77,5% dan target KPU DIY dalam Pilkada Serentak 2020 sebesar 82%.

Dia mengatakan penghitungan target tersebut didasarkan pada hasil partisipasi dalam Pemilu 2019 beberapa waktu lalu. Lembaganya bermaksud mempertahankan partisipasi pemilih tersebut terulang di Pilkada 2020. “Paling tidak bisa mendekati angka itu [87,9 persen dari total DPT],” kata Musnif kepada Harianjogja.com, Senin (4/11/2019).

Dia tak menampik target tersebut terlampau tinggi jika didasarkan pada hasil partisipasi pilkada di Bantul dalam dua periode terakhir. Pada Pilkada 2015 lalu, kata dia, jumlah pemilih hanya sekitar 691.445 suara (75,76% dari total DPT), sementara partisipasi pada Pilkada 2010 adalah 691.982 suara (73,69% dari total DPT).

Menurut dia, menurunnya partisipasi pemilih dalam pilkada dibandingkan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) disebabkan baragam faktor, di antaranya pemilih di Bantul secara de facto banyak yang tinggal di luar daerah atau merantau. “Mereka terkadang tidak bisa menggunakan hak suaranya pada saat hari pencoblosan. Berbeda dengan pileg dan pilpres yang masih bisa menggunakan suaranya di tempat lain dan masuk dalam daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus,” ucap Musnif.

Selain itu, profil calon, kericuhan dalam kampanye, dan penyebaran berita hoaks, diakui Musnif juga dapat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

Untuk itu KPU Bantul melakukan berbagai upaya pendidikan politik terhadap sejumlah pihak seperti Karang Taruna, PKK, sekolah, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Pendidikan politik di sekolah diwujudkan dalam pemilihan ketua OSIS (Pemilos) serentak yang dilakukan di SMA dan SMP. “Kami juga menggandeng ormas, PKK, dan Karang Taruna yang punya basis sampai tingkat dusun,” ujar Musnif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.