Harga iPhone di iBox 1 November 2026, Ada yang Naik Rp2,5 Juta
Harga iPhone di iBox 1 November 2026 berubah. iPhone 15 dan 16 naik, sedangkan iPhone 18 Pro 1TB dan 2TB turun Rp1 juta.
Ilustrasi./Reuters
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Perekrutan dokter spesialis untuk ditempatkan di Gunungkidul sulit dilakukan.
Formasi lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, terjadi kekosongan karena tidak ada yang mendaftar.
Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunung Kidul Sigit Purwanto di Gunungkidul, Selasa (17/12/2019) mengatakan rekrutmen di tahun ini pemkab mendapatkan alokasi 250 formasi.
"Namun, tidak semua lowongan terisi karena untuk dokter spesialis di RSUD Saptosari tidak ada yang mendaftar. Kekosongan ini tidak mengganggu jalannya CPNS,” kata Sigit.
Ia mengatakan pihaknya akan berusaha supaya kekosongan dokter spesialis tetap terisi, meski bukan lewat jalur penerimaan CPNS. RSUD Saptosari sangat strategis karena berada di perbatasan antara Gunungkidul dan Bantul. Selain itu, berada di jalur strategis kawasan objek wisata pantai di sisi barat.
"Keberadaam RSUD Saptosari ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab Gunungkidul untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, sebelum pendaftaran dibuka, sempat ada revisi jumlah formasi. Namun hasil revisi jumlah formasi di Gunung Kidul mengalami penurunan. “Awalnya ada 435 formasi, tapi setelah revisi kuota yang dibuka hanya 250 formasi,” katanya.
Kepala Bidang Formasi Pengembangan Formasi Data Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunung Kidul Reny Linawati mengatakan sedikitnya 216 pelamar CPNS di lingkup Pemkab Gunung Kidul dinyatakan tak lolos seleksi administrasi. Mayoritas pelamar gagal karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
Hasil seleksi administrasi rekrutmen CPNS sudah diumumkan melalui laman resmi milik BKPP. Tidak semua pendaftar lolos karena pada saat penelitian berkas ada yang tidak memenuhi persyaratan sehingga dicoret dari proses rekrutmen.
Menurut dia, pada saat pendaftaran ada 3.250 pelamar. Meski demikian tidak semuanya menyerahkan berkas pendaftaran karena yang mengirimkan hanya 2.904 pelamar. Tahapan berikutnya setelah pendaftaran dilanjutkan dengan penelitian berkas yang dikirimkan dan hasilnya ada 216 pendaftar yang tidak lolos seleksi administrasi.
"Dari 2.904 berkas masuk, yang dinyatakan lolos ada 2.688 pendaftar,” kata Reny.
Ia mengatakan penyebab tidak lolosnya peserta dalam seleksi administrasi, karena kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai dengan kebutuhan formasi.
"Untuk itu, kami coret karena tidak sesuai kebutuhan,” katanya.
Reny menambahkan, meski telah mengumumkan hasil seleksi administrasi, BKPP Gunung Kidul memberikan kesempatan selama tiga hari kepada pendaftar yang gagal untuk masa sanggah terhadap keputusan yang ditetapkan.
"Kami buka ruang untuk menyanggah. Nanti kalau tidak ada, maka akan kami tetapkan hasil seleksi administrasi satu minggu kemudian,” ungkapnya.
Proses rekrutmen CPNS masih harus melalui proses panjang. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta harus mengikuti seleksi kompetensi dasar yang rencananya diselenggarakan di akhir Januari 2020.
“Yang lolos tes kemampuan dasar akan ikut tes lagi untuk seleksi kompetensi bidang. Jika dilihat dari jadwal, pengumuman hasil CPNS baru dilaksanakan April 2020,” kata Reny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Harga iPhone di iBox 1 November 2026 berubah. iPhone 15 dan 16 naik, sedangkan iPhone 18 Pro 1TB dan 2TB turun Rp1 juta.
UGM meluncurkan Proyek SHIELD untuk memperluas teknologi Wolbachia setelah riset menunjukkan penurunan kejadian dengue hingga 77%.
Yusril menyebut Prabowo mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya setelah menerima laporan Kapolri.
Simak jadwal perpanjangan SIM Sleman November 2026 melalui MPP, SIM Keliling malam di SCH, SIMMADE, dan Satpas beserta syaratnya.
Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengevaluasi aturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri.
Pemda DIY mengusulkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk penyesuaian tarif untuk mengoptimalkan PAD dan biaya layanan.