Indeks Kerawanan Pilkada Bantul Masih Sedang

Harianjogja.com, BANTUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) bagi semua daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk Bantul. Dari IKP tersebut, Bantul masuk dalam kategori sedang dalam kerawanan pilkada, namun angkanya lebih tinggi dari rerata nasional.

Anggota Bawaslu Bantul, Supardi mengatakan hasil analisis data yang dilakukan oleh Bawaslu RI untuk Bantul masuk kategori level empat dari tingkat kerawanan Pemilu, “Masih kategori sedang untuk level tiga dan empat. Kerawanan tinggi itu level lima dan enam. Sementara kerawanan rendah level satu dan dua,” kata Supardi, saat dihubungi Rabu (26/2/2020).

Supardi memaparkan ada empat dimensi yang dihitung untuk menetukan kerawanan pemilu di Bantul, yakni Konteks Sosial Pollitik (KSP), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (PPBA), Kontestasi, dan Partisipasi Politik. Dari empat dimensi itu, penyumbang tertinggi kerawanan pemilu ada di partisipasi politik yang mencangkup partisipasi pemilih, partisipasi politik, dan partisipasi publik dengan skor 69,35.

Sementara lainnya seperti KSP nilainya 55,06; PPBA 55,89; dan Kontestasi 43,88. Secara keseluruhan skor IKP Bantul 54,66. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rerata nasional, yakni 51,65, “Apabila digambarkan secara grafis kategori empat bila didasarkan rerata nasional untuk Bantul termasuk lebih dari rerata nasional,” kata dia.

Meski lebih tinggi dari rerata nasional, kata Supardi, Bantul masih lebih rendah dibanding Sleman bahkan Sleman masuk urutan 10 besar tingkat nasional kerawanannya sementara Bantul urutan 65 nasional. Namun Bantul lebih tinggi dibanding Gunungkidul.

Lebih lanjut Supardi mengatakan IKP yang dihitung tersebut berdasarkan hasil pemilu 2019 dan pilkada 2015 lalu. Kondisi kerawanan itu bisa berbeda dengan situasi yang dihadapi dalam pilkada 2020 ini. Namun demikian IKP bisa menjadi acuan lembaga atau intansi terkait untuk menentukan langkah strategis dalam mengantisipasi dan mempersiapkan agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar tanpa diwarnai berbagai permasalahan yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

Sejauh ini isu strategis yang menyertai pemilu tidak lepas dari soal hoaks, SARA, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri, politik uang, dan partisipasi pemilih. Pihaknya juga sudah menyiapkan strategi pengawasan agar persoalan yang terjadi dalam pemilu dan pilkada lalu tidak terulang dalam pilkada 2020 ini.

“Rencana setelah IKP keluar ini kami juga akan koordinasi dengan polisi, KPU, dan Pemkab Bantul. Nanti masing-masing bisa menyiapkan peran dan tanggung jawabnya,” ujar Supardi.

Bawaslu Bantul juga sudah membentuk relawan-relawan pengawas, di antaranya kelompok sadar pemilihan (Pokdarlih) sudah terbentuk di hampir di tiap kecamatan sebanyak 81 kelompok. Pokdarlih tersebut terdiri dari berbagai kalangan dan komunitas, seperti pemuda, desa wisma, dan disabilitas. Selain itu Bawaslu juga mendorong pembentukan desa-desa anti politik uang.

Anggota Bawaslu Bantul, lainnya Nuril Hanafi sebelumnya juga menyebut Pilkada 2020 ini berbeda dengan pemilu sehingga tingkat kerawanannya bisa melebihi pemilu. Terlebih ia menengarai adanya dua pecah kongsi di petahanan yang kemungkinan sama-sama mencalonkan diri. “Ini kan rawan tarik menarik dukungan,” kata dia.

Pihaknya sudah mengingatkan terkait netralitas ASN dengan mendatangi langsung sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkab Bantul, termasuk mengirimkan edaran ke desa-desa agar kepala desa dan perangkat desa juga menjaga neralitasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.