Mako Brimbob Bakal Dibangun di Nglanggeran

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Polda DIY berencana membangun Markas Komando (Mako) Brimob di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk. Meski demikian, kepastian masih menunggu keputusan dari Mabes Polri.

Kapolres Gunungkidul, AKBP Agus Setiyawan, membenarkan adanya wacana pemindahan Mako Brimob dari Kota Jogja ke Gunungkidul. Keseriusan untuk pemindahan terlihat dengan adanya beberapa kegiatan survei guna menentukan lokasi pembangunan markas yang baru. “Surveinya sudah dilakukan, tetapi masih sebatas rencana,” kata Agus kepada wartawan, Jumat (20/3/2020).

Dia menjelaskan untuk proses pembangunan masih butuh waktu yang panjang. Selain itu, meski lokasi berada di Gunungkidul tepatnya di Desa Nglanggeran, kebijakan sepenuhnya berada di Polda DIY. “Saya belum tahu secara pasti karena kewenangan ada di Polda DIY. Nantinya Polda yang mengusulkan pembangunan ke Mabes Polri,” kata Agus.

Kepala Desa Nglanggeran, Senen, mengatakan jajarannya pernah diajak survei lokasi untuk pembangunan Mako Brimob di Dusun Nglanggeran Kulon. Menurut dia, berdasarkan komunikasi awal lokasi pembangunan membutuhkan lahan seluas 20 hektare.

“Sudah disurvei dan tanah yang dimaksud merupakan Sultan Grond (SG). Akan tetapi, luasan lahan setelah dicek tidak mencukupi jika hanya menggunakan SG karena hanya ada sekitar lima hektare,” kata Senen.

Dijelaskan Senen, untuk kekurangan bisa menggunakan lahan milik warga. Meski demikian, untuk kepastian sangat tergantung dengan kebijakan Polda DIY selaku pemrakarsa pembangunan. “Kami setuju kalau mako Brimob dibangun di Nglanggeran, karena masyarakat bisa lebih aman,” tuturnya.

Meski demikian, ia berharap perencanaan dilakukan secara matang sehingga saat dibangun benar-benar bisa berfungsi. “Jangan seperti perumahan Program Desaku Menanti yang mangkrak dan tidak digunakan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul, Aning Sri Mintarsih, membenarkan adanya wacana pembangunan Mako Brimob di Desa Nglanggeran. Hanya, hal tesebut masih sebatas wacana karena belum sampai mengurus proses perizinan.

“Masih konsultasi. Yang datang pertama dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY dan dari kepolisian. Untuk kepastian masih menunggu kebijakan lebih lanjut,” kata Aning.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.