Gunungkidul Siap Pasok Kebutuhan Hewan Kurban DIY dan Sekitarnya
Bupati Gununungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyatakan hewan kurban di Bumi Handayani mengalami surplus sehingga siap memenuhi kebutuhan di luar daerah.
Aktivitas nelayan di kawasan Pelabuhan Sadeng di Kecamatan Girisubo, Senin (6/4/2020)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Nelayan di Pelabuhan Sadeng, Kecamatan Girisubo, kesulitan mengurus dokumen kelengkapan untuk melaut. Pasalnya, pengurusan izin tak bisa diurus di wilayah DIY sehingga harus mengurus ke daerah lain seperti Cilacap atau Semarang, Jawa Tengah.
Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, Sarpan, mengakui untuk bisa melaut khususnya kapal ukuran di atas 10 Grosston (GT) harus mengantongi sejumlah izin mulai dari surat izin usaha, surat izin penangkapan hingga dokumen kelengkapan kapal. Berbagai surat izin ini saling berkaitan karena menjadi satu kesatuan sebelum kapal berangkat melaut. “Kami tertib mengurusnya, tetapi harapannya bisa lebih dipermudah,” kata Sarpan saat ditemui di Pelabuhan Sadeng, Senin (6/4/2020).
Untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak ada masalah karena bisa diurus di Pemda DIY. Namun untuk dokumen kapal seperti surat layak operasi menjadi kendala karena nelayan harus mengurus ke Cilacap atau Semarang.
Pengurusan ke luar daerah menjadi masalah karena proses tidak bisa selesai dalam sehari. Pengurusan izin bisa memakan waktu hingga lima bulan. Padahal, kata Sarpan, dokumen kapal sangat penting karena merupakan syarat utama mengurus SIUP dan SIPI. “Untuk biaya pengurusan tidak masalah, tetapi yang jadi persoalan prosesnya dan nelayan harus bolak-baik ke tempat pengurusan sehingga butuh biaya besar untuk akomodasi,” katanya.
Permasalahan ini sudah disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY. Ia berharap di DIY ada proses pengurusan dokumen kapal sehingga nelayan tidak harus mengurus ke daerah lain agar prosesnya bisa lebih cepat. “Padahal dokumen harus diperbaiki setiap setahun sekali,” katanya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul, Rujimanto, mengatakan pemerintah harus bisa memberikan fasilitas sehingga ada kemudahan akses. Pasalnya, nelayan menjadi instrumen penting dalam memenuhi target hasil tangkapan ikan yang dicanangkan pemerintah setiap tahun. “Tidak hanya bantuan alat, tetapi juga diberikan pelatihan agar upaya menyejahterakan nelayan bisa terwujud,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Gununungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyatakan hewan kurban di Bumi Handayani mengalami surplus sehingga siap memenuhi kebutuhan di luar daerah.
Nelayan hilang akibat ombak di Pantai Baru Bantul ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan akhiri operasi pencarian.
Sony dikabarkan meluncurkan headphone premium WH-1000XX The ColleXion dengan desain mewah dan harga tinggi. Simak bocoran lengkapnya.
Harga rumah sekunder tetap naik di 11 kota meski rupiah melemah. Surakarta mencatat lonjakan tertinggi hingga 23,5%.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati DIY memperkuat kerja sama hukum. Iuran pekerja Rp13,7 miliar berhasil dipulihkan hingga 2026.
Penipuan reservasi hotel di Jogja kembali marak lewat nomor palsu di Google Maps. PHRI DIY imbau wisatawan lebih waspada.