Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kanan) saat meninjau laboratorium virologi, BBTKLPP Yogyakarta di Jalan Imogiri Timur Km. 8 Baturetno, Banguntapan, Bantul, Rabu (18/3/2020). /Harian Jogja-Sunartono.
Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan belum akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meski terjadi lonjakan jumlah pasien Covid-19 sebanyak 10 kasus dalam sehari pada Selasa (28/4/2020) lalu. Sultan menilai lonjakan itu disebabkan karena adanya Jemaah Tabligh kelompok WNA India dan klaster Ijtima Gowa.
Sultan mengatakan meskipun ada peningkatan 10 kasus positif Covid-19 pada Selasa (28/4/2020), namun DIY belum akan mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Menurutnya adanya penambahan signifikan itu disebabkan karena klaster jemaah tabligh WNA asal India dan klaster ijtima Gowa.
"Enggak [DIY belum akan mengajukan PSBB], 10 itu kan [kaitan] dengan kemarin yang dari [WNA] India sama yang [Jamaah] Tabligh di Jakarta sama di Gowa itu," katanya di Kepatihan, Rabu (29/4/2020).
Sultan menambahkan upaya penanganan Covid-19 terus dilakukan, terutama pada kasus jemaah tabligh dan ijtima Gowa yang memberikan kontribusi peningkatan kasus di DIY.
"Ya [peningkatan signifikan itu] karena kondisi itu saja [adanya Jemaah Tabligh dan Ijtima Gowa] , itu saja, tetapi mereka [WNA India yang negatif] kita rawat di Gunung Sempu," katanya.
HB X menambahkan terkait stok pangan di wilayah DIY memang ada beberapa desa yang sudah termasuk swasembada pangan namun ada yang belum. Tetapi ada program bersama untuk desa yang belum bisa melakukan swasembada pangan. Sehingga Sultan memastikan kondisi pangan DIY di tengah pandemi ini tidak ada masalah.
"Ya kalau memang kita bikin desa, ada yang desa cukup pangan, ada yang swasembada kan gitu. Tetapi ada desa yang belum bisa memenuhi, tetapi selama ini kan kita punya program bersama yang untuk bisa produksi itu kan berlebih, jadi enggak masalah," ucapnya.
Stok pangan di DIY, lanjut Sultan, masih aman untuk antara tiga hingga enam bulan ke depan. "Ya kan tiga sampai enam bulan kan masih bisa kan dari lembaga TPID kan sudah mengeluarkan bahwa tiga sampai enam bulan stok ada," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Bapperida DIY mendorong pengembangan industri berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing.
Polda DIY menetapkan empat tersangka kericuhan demo 10 November 2026 di Jogja. Salah satunya mahasiswa UGM dan seluruhnya ditahan.
INACRAFT 2027 digelar 21–25 April di JICC Jakarta dengan target transaksi Rp100 miliar, 100.000 pengunjung, dan 250 buyers.