Bansos Corona untuk 130.000 Keluarga di DIY Belum Cair, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA— Pemda DIY menyatakan pencairan bantuan sosial (bansos) terkait Covid-19 menunggu pencocokan data dengan kabupaten dan kota. Berdasarkan surat dari Kemensos ke kabupaten dan kota, DIY total mendapatkan jatah sebanyak 130.000 KK dari Pusat, meningkat dari sebelumnya 125.000 KK.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan sampai Pemda DIY sudah memiliki data warga yang berhak menerima, dari data tersebut dalam proses untuk mencocokkan dengan data kabupaten. Dari data by name by address yang dimiliki provinsi jika ternyata sudah masuk ke data kabupaten maka akan dicoret dari data provinsi karena.

Adapun data dari kabupaten itu kemudian akan diberikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bansos langsung dari Kemensos. Sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan validitas data agar semua merata bisa mendapatkan. Baskara Aji menegaskan proses pencairan bansos tersebut menunggu finalisasi data.

“Daftar yang itu [jatah yang akan diberikan Kemensos] kan dasarnya usulan dari data kabupaten, itu diberikan ke kami [provinsi] lalu dipakai untuk kroscek, jadi yang sudah diusulkan [untuk mendapatkan bantuan dari Kemensos] itu kita hilangkan dari daftar kami [provinsi],” katanya di Kompleks Kepatihan Rabu (6/5/2020).

Ia menambahkan pada awalnya sesuai hasil rapat daring dengan Mensos, DIY mendapatkan alokasi 125.000 KK bansos. Identitas penerimanya diusulkan oleh kabupaten dan kota. Akantetapi surat dari Kemensos terkait bantuan tersebut yang diedarkan langsung ke kabupaten dan kota di DIY jumlahnya dari lima kabupaten dan kota totalnya menjadi 130.000 KK. Pihaknya belum dapat memastikan pusat, apakah akan diberikan jatah sesuai angka awal 125.000 KK atau angka terakhir sesuai edaran sebanyak 130.000 KK.

“Jadi lebih dari 125.000, setelah ditotal dari jatah setiap kabupaten dan kota yang diberikan Kemensos itu sebanyak 130.000 KK. Jatahnya nanti tidak harus per kabupaten, tetapi kemudian ada daerah yang kurang atau ada yang kelebihan bisa dipakai,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi menambahkan proses verifikasi data agar tidak terjadi penerima bansos yang dobel terus dilakukan, sehingga bantuan bisa merata. Menurutnya pencocokan data ini butuh waktu dan butuh kehati-hatian. Oleh karena itu sampai saat ini bansos di DIY belum bisa didistribusikan.

“Karena irisannya sangat banyak, yang dapat PKH dapat sembako, yang dapat bantuan A sudah tidak dapat lagi, kemudian desa juga memberikan bantuan, datanya perlu dicocokkan lagi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.