Begal Bokong Teror Wonogiri, Pelaku Ditangkap, Beraksi 4 Kali
Begal bokong di Wonogiri ditangkap kurang dari 5 jam. Pelaku mengaku sudah empat kali beraksi di jalur sepi.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (tengah) saat menyaksikan penyaluran bantuan tunai yang bersumber dari APBD Kota Jogja di salah satu warga penerima di Muja Muju, Umbulharjo Kota Jogja, Selasa (12/5/2020).-Harian Jogja/Sunartono
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Kota Jogja mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari APBD Kota Jogja, Selasa (12/5/2020). Penyaluran dilakukan oleh petugas dari PT Pos dengan mendatangi rumah penerima secara langsung.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menjelaskan BLT yang bersumber dari APBD Kota Jogja mulai disalurkan pada Selasa (12/5/2020). Berbeda dengan bansos dari Kemensos yang diambil oleh penerima di Kantor Pos, namun untuk bantuan APBD Kota Jogja ini diantar langsung ke rumah melalui kerja sama dengan PT Pos. Adapun jumlah bantuan senilai Rp1,8 juta sebagai jatah untuk selama April, Mei dan Juni.
"Nanti akan diantarkan, kami bekerja sama dengan Kantor Pos. Kantor pos hari-hari ini masih melayani yang paket Kemensos, nah yang paket dari Pemkot diantar langsung [ke rumah penerima]," katanya di sela-sela penyerahan bantuan di Balerejo, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Jogja, Selasa (12/5/2020).
Heroe berharap upaya tersebut mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin yang memang terdampak Covid-19. Seleksi data telah dilakukan cermat dengan mempertimbangkan banyak faktor sehingga penerima dipastikan tepat sasaran. Pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi bantuan tersebut akan terus dilakukan, baik bantuan menggunakan dana dari APBD Kota Jogja, Pemda DIY dan Kemensos.
"Sehingga betul betul tidak ada duplikasi, harapan kami juga tidak ada salah sasaran. Kami maksimal untuk memeratakan," katanya.
Sasaran penerimanya ada 8.600 kepala keluarga (KK), di mana mereka yang masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun tidak memperoleh program bantuan. Data DTKS tersebut menjadi acuan serta penambahan sebanyaK 1.005 KK yang sebelumnya pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2018 tetapi di 2020 tidak termasuk KMS karena ekonominya meningkat. Akantetapi mantan penerima KMS yang baru dilepas sekitar tiga bulan ini kembali terdampak Covid-19.
"Sehingga itu yang kami ambil, tidak keluar dari DTKS, kemudian ada 1.005 KK terdampak yang dulu pernah dapat KMS tetapi 2019 karena sudah meningkat perekonomiannya sehingga tidak lagi mendapatkan KMS, kami asusmsikan karena terdampak semua lagi mentas tiga bulan, di luar KMS tiba-tiba ada Covid," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Jogja Agus Sudrajat menambahkan proses pemilahan data dilakukan dari DTKS yang belum masuk program Kemensos dipilah lagi untuk dilihat kelayakan mendapatkan bantuan, jika layak selanjutnya diberikan bantuan melalui APBD Kota Jogja.
Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Jogja kepada warga miskin terdampak Covid-19. Dalam memberikan bantuan pihaknya mendasarkan pada fakta, legalitas dan kondisi anggaran. Faktanya memang banyak masyarakat terdampak, tetapi legalitasnya harus mengacu pada data kemiskinan tidak boleh asal memberikan. Sedangkan sisi anggaran, harus menggunakan skala prioritas karena keterbatasan anggaran. "Sehingga yang masuk dalam kemiskinan ini yang kami dahulukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Begal bokong di Wonogiri ditangkap kurang dari 5 jam. Pelaku mengaku sudah empat kali beraksi di jalur sepi.
Sebanyak 3.393 PPPK paruh waktu di Bantul resah kontrak berakhir September 2026 di tengah pembatasan belanja pegawai daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak henti-hentinya mempromosikan potensi investasi di wilayahnya kepada para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kelurahan Keparakan menggelar pelatihan menulis aksara Jawa untuk melestarikan budaya dan menarik minat generasi muda di Jogja.
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.
Kulonprogo siapkan program Kampung Redam untuk mencegah konflik horizontal. Lima kalurahan disiapkan menjadi proyek percontohan.