Kasus Korupsi PMB Unsoed, KPK Geledah Rektorat dan Rumah Tersangka
KPK menggeledah Rektorat Unsoed dan sejumlah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PMB jalur Mandiri. Penyidik menyita dokumen dan bukti elektronik.
Ilustrasi KTP elektronik./Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja tetap membuka layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik. Namun pelaksanaannya dengan pembatasan kuota setiap harinya, yaitu maksimal untuk 10 pengajuan.
“Banyak warga yang membutuhkan dokumen tersebut untuk kebutuhan mendesak misalnya mengakses layanan publik. Tetapi, layanan kami batasi 10 pengajuan per hari,” kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Jogja, Sabtu (16/5/2020), dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Menurut dia, warga yang mengakses layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap harus terlebih dulu melakukan permohonan secara online yaitu melalui nomor WhatsApp (WA) yang sudah disosialisasikan ke warga.
Warga kemudian datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP.
Bram menegaskan, layanan secara online tidak hanya berlaku untuk permohonan perekaman e-KTP saja, tetapi berlaku untuk seluruh permohonan layanan dokumen administrasi kependudukan karena selama pandemi Covid-19 layanan untuk seluruh dokumen kependudukan dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja.
“Dengan pengajuan online, harapannya bisa mengurangi potensi tatap muka dengan petugas sehingga protokol pencegahan corona bisa dilakukan. Kami pun membatasi jumlah layanan untuk 80 permohonan setiap hari mengingat kapasitas ruang pelayanan di kantor,” katanya.
Jumlah antrean, lanjut dia, terkadang membludak pada hari Jumat karena jam layanan kantor yang lebih pendek dibanding hari lainnya. “Permohonan yang masuk sama jumlahnya, tetapi karena jam layanan hanya sampai pukul 11.00 WIB, terkadang seperti muncul antrean warga,” katanya.
Hanya saja, lanjut Bram, terkadang masih banyak warga yang datang ke kantor Dindukcapil Kota Jogja tanpa mengajukan permohonan secara online. “Untuk kondisi yang demikian, maka tidak akan kami layanani,” katanya.
Dindukcapil Kota Jogja telah menyampaikan berbagai nomor WA yang bisa dihubungi untuk mengakses layanan online, yaitu di nomor 082137589077 untuk layananan KK, KTP, KIA, dan mutasi kependudukan, sedangkan layanan akta-akta pencatatan sipil dilayani di nomor 085156474750, dan layanan konsolidasi data NIK/KK dilakukan di nomor 089603269011.
Bram memastikan, kualitas layanan pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan tidak akan berkurang meskipun dilakukan secara online.
“Satu jam setelah mengajukan permohonan secara online, warga bahkan bisa langsung mengambilnya di kantor Dindukcapil,” katanya yang menyebut setiap warga yang mengambil dokumen kependudukan membutuhkan waktu sekitar tujuh menit untuk bisa memperoleh dokumen.
Sebagian besar warga mengajukan permohonan layanan untuk kebutuhan pencetakan e-KTP yang rusak, hilang serta perubahan data kependudukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menggeledah Rektorat Unsoed dan sejumlah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PMB jalur Mandiri. Penyidik menyita dokumen dan bukti elektronik.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan kepada Rumah Makan Pagi Sore melalui layanan transaksi digital, pengelolaan keuangan,
Sebanyak 170 pendaki Gunung Semeru dievakuasi akibat kebakaran hutan. TNBTS memastikan seluruh pendaki dalam kondisi aman.
BNPB mencatat 105 orang meninggal, 1.678 luka-luka, 179.037 mengungsi, dan 81.436 rumah terdampak akibat gempa Flores.
Rusia dan RI masih berdiskusi soal bandar antariksa Biak. Dubes Rusia menegaskan belum ada perjanjian dan membantah isu pangkalan militer.
Kejari Kulonprogo menggandeng BPKP DIY mempercepat penghitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi BUMD PT SAK.