Gaji PPPK Diwacanakan Ditanggung Pusat, Fiskal Bantul Bisa Lebih Lega
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Ketersediaan blangko pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kota Jogja minim. Pencetakan KTP elektronik pun sekarang hanya dikhususkan bagi warga setempat saja.
Sementara warga luar kota yang ingin mengganti status kependudukan ke Kota Jogja diarahkan untuk melakukan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jogja, Septi Sri Rejeki menjelaskan ketersediaan blangko pencetakan KTP elektronik yang minim sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Otomatis pihaknya menerapkan skala prioritas bahwa yang mencetak KTP elektronik hanya diperbolehkan bagi warga Kota Jogja.
"Tidak benar-benar habis, karena minim kami buat skala prioritas. Jadi kami sehari cuma 350 saja cetaknya, sehingga ketika penduduk luar kota mau cetak, kami minta maaf belum bisa. Nanti kalau cukup kami cetak," jelas Septi, Rabu (26/7/2023).
BACA JUGA: Mudah dan Cepat, Ini Cara Bikin KTP Digital
Septi menjelaskan bahwa, kebijakan ini diambil lantaran pemerintah pusat menerapkan program bahwa pemerintah daerah harus merekam data penduduk wajib KTP sebanyak 95%. Sekarang total penduduk Jogja yang sudah merekam KTP elektronik berada di angka 99,2%. Pihaknya menargetkan perekaman mencapai angka 100%. "Bagi penduduk luar kota kami utamakan IKD, kan sekarang sudah bisa pakai dimana-mana. Walaupun keping ga ada tetap punya KTP meskipun digital," ujarnya.
Perekaman IKD di sejumlah wilayah memang sedang digencarkan. Di Kota Jogja warga yang sudah mengakses layanan itu baru 1,5% dari jumlah penduduk. Pusat menargetkan bahwa sebanyak 25% penduduk Jogja sudah mengakses layanan IKD sampai dengan akhir tahun nanti. "Sekarang aplikasinya tidak hanya bisa di Android saja tapi juga bisa di iOS," ucapnya.
Ke depan, pihaknya terus menggencarkan proses pelayanan IKD. Masyarakat yang mengakses layanan kependudukan diarahkan untuk memiliki IKD. Selain itu sejumlah sekolah yang ada di wilayah setempat juga disasar. Warga yang ingin memperoleh layanan ini bisa mengakses di kantor Disdukcapil Jogja, MPP, atau via lantatur. "Kami juga sudah rekam abdi dalem dan penghageng sebanyak 300 orang di Kraton Jogja."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
India mengusulkan e-tourist visa gratis bagi warga 11 negara ASEAN, termasuk Indonesia. Simak daftar negara dan jadwal penerapannya.
Serangan siber melalui Optimizely menyasar situs 178 organisasi, berupaya mencuri data pembayaran, dompet kripto, dan menargetkan iPhone.
Lionel Messi dikabarkan menyiapkan somasi untuk AFA terkait penggunaan nama dan foto serta persoalan komersial dengan federasi Argentina.
Studi Harvard terhadap 3,3 juta siswa mengungkap dampak larangan HP di sekolah terhadap prestasi akademik dan proses belajar.
Pasar murah Gunungkidul ditargetkan menyalurkan 47,5 ton bahan pangan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.