Puncak Kemarau Agustus, Warga Gunungkidul Diminta Hemat Air
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Ilustrasi./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul kehabisan blangko KTP-el sejak pertengahan Desember 2022.
Warga yang sudah mengajukan permohonan, untuk sementara mendapatkan pengganti berupa surat keterangan (suket) pengganti KTP-el. Total hingga Jumat (30/12/2022), suket KTP-el yang dikeluarkan sebanyak 3.663 lembar.
Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Markus Tri Munarja mengatakan, sudah melakukan antisipasi berkaitan dengan habisnya stok blangko untuk pencetakan KTP-el.
Sejak 12 Desember 2022 dikeluarkan Surat Edaran No.470/7098 tentang Surat Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Suket Pengganti KTP-el. Meski demikian, hingga sekarang penerbitan di Gunungkidul masih sebatas suket.
BACA JUGA: Blanko KTP-El dari Pusat Masih Kosong, Ini yang Dilakukan Disdukcapil Jogja
Meski belum mendapatkan bukti fisik dari perekaman, Markus memastikan keberadaan suket berlaku sama seperti KTP-el. Oleh karenanya, masyarakat pemegang suket diminta tidak khawatir berkaitan dengan habisnya blangko untuk pencetakan KTP-el.
“Layanan perekaman tetap dibuka. Bagi warga yang mau membuat permohonan KTP-el bisa mendatangi kantor layanan terdekat,” katanya.
Sesuai dengan rencananya, pemberlakukan suket berlangsung sampai dengan 5 Desember 2023. Markus berharap segera ada distribusi blangko dari Pemerintah Pusat sehingga fisik dari KTP-el bisa dicetak serta bisa diberikan kepada masing-masing pemohon. “Untuk sementara pakai suket terlebih dahulu,” katanya.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinasi Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Disdukcapil Gunungkidul, Anton Wibowo mengatakan, habisnya blangko untuk KTP-el tidak hanya terjadi di Gunungkidul, dikarenakan juga terjadi di seluruh Indonesia. “Jadi semua daerah juga mengalaminya,” katanya.
Menurut Anton, untuk antisipasi habisnya blangko dilakukan dengan dengan menerbitkan suket sebagai KTP-el sementara dan program IKD. Meski demikian, keberadan IKD belum berjalan karena masih dalam perencanaan. “Dokumen yang diterbitkan baru suket,” katanya.
Dia menjelaskan, program IKD masih menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan kepada para petugas yang dipersiapkan.
“Kami latih dahulu. Setelah itu, mulai memberlakukan program IKD dan mudah-mudahan awal tahun ini sudah mulai diterbitkan dengan memanfaatkan aplikasi di gawai masing-masing warga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.