Pendidikan Khas Kejogjaan sebagai Fondasi Mitigasi Bencana di Sekolah Pesisir
DIY memiliki keistimewaan bukan hanya karena sejarah dan kekayaan budayanya, tapi juga karena karakteristik geografis yang menyimpan potensi risiko kebencanaan
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, BANTUL – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak [Dinsos P3A] Bantul masih memverifikasi ulang data penerima bantuan jaminan hidup [Jadup] untuk keluarga pasien dalam pemantauan [PDP] dan orang dalam pemantauan [ODP] Covid-19 yang terdampak secara ekonomi.
Verifikasi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penerima bantuan ganda.
Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinsos P3A Bantul, Anwar Nur Fahrudin mengatakan verifikasi terpaksa diulang lantaran ingin memfokuskan bantuan kepada PDP.
Targetnya, Kamis (28/5/2020) proses rekapitulasi data penerima bantuan sudah selesai. Selanjutnya, data tersebut diusulkan untuk mendapatkan surat keputusan [SK] dari Bupati Bantul. Jika sudah, bantuan tersebut akan didistribusikan melalui gugus tugas desa. “Target rekap hari ini kemudian diusulan SK Bupati. Dilanjutkan dengan pengadaan logistik,” katanya, Kamis (28/5/2020).
Jika mengacu Peraturan Bupati [Perbup] Nomor 40 Tahun 2020, bukan hanya keluarga ODP dan PDP saja yang berhak atas bantuan itu. Pelaku perjalanan pun juga berhak mendapat bantuan, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat 4. Selain itu, calon penerima bantuan tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah calon penerima belum menerima bantuan Jadup Covid– 19 baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Selanjutnya, calon penerima merupakan keluarga ODP, PDP dan pelaku perjalanan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS] atau berdasarkan laporan Camat tidak mampu mencukupi kebutuhan makan.
Sekretaris Daerah Bantul, Helmi Jamharis menuturkan untuk bantuan tersebut hanya diperuntukkan kepada ODP dan PDP misikin saja. Ia menilai verifikasi ulang itu bertujuan agar tidak ada penerima bantuan ganda. Pasalnya ia menemukan adanya ODP miskin yang masuk dalam DTKS dan sudah menerima bantuan. “Basis verifikasinya adalah KK, sehingga KK non-Bantul tidak dapat. Kita berharap tidak ada penerima yang dobel,” katanya, Kamis sore (28/5/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DIY memiliki keistimewaan bukan hanya karena sejarah dan kekayaan budayanya, tapi juga karena karakteristik geografis yang menyimpan potensi risiko kebencanaan
Sebanyak 27 provinsi telah menetapkan UMP 2027. DIY naik 12,72% menjadi Rp2,725 juta, sementara 11 provinsi belum mengumumkan besaran upah
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Laporan GASA 2026 mencatat 83% warga Indonesia berinteraksi dengan scam. Sebanyak 30% di antaranya kehilangan uang.
BPBD Kota Jogja memperbarui data keluarga rawan banjir di bantaran Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong untuk memperkuat evakuasi.
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.