KPU Kaji Penambahan Anggaran Pilkada 2020

Harianjogja.com, BANTUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mengkaji kemungkinan penambahan anggaran pilkada yang digelar 9 Desember 2020.

Penambahan anggaran ini tak lepas dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada. "Soal besaran penambahan anggaran kami belum bisa mengetahui," kata KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, Kamis (28/5/2020).

Menurut dia, sebelum mengajukan tambahan anggaran, KPU akan menghitung standar baku perlengkapan protokol kesehatan untuk kegiatan pilkada. Selain itu, ada kemungkinan KPU Pusat mengeluarkan standar protokol kesehatan dalam waktu dekat. "Setelah itu baru bisa kami hitung kebutuhan anggarannya," lanjut Didik.

Ketua Bawaslu Bantul, Harlina, mengatakan sejauh ini jajarnnya masih menunggu arahan dari Bawaslu Pusat dan Bawaslu DIY terkait dengan rencana penambahan anggaran pilkada oleh KPU Bantul. “Kami masih menunggu arahan dan kebijakan dari Bawaslu Pusat melalui Bawaslu DIY,” terang Harlina.

Di sisi lain, KPU Bantul kini mulai memaksimalkan keberadaan media daring di tengah pandemi Covid-19 sebagai upaya memberikan pemahaman sekaligus pendidikan kepada pemilih dalam Pilkada 2020.

Adapun pemberian pendidikan kepada pemilih melalui media daring dilakukan dengan menggelar kegiatan virtual short course (VSC). Sejauh ini VSC telah dilakukan sebanyak empat kali dengan melibatkan 40 orang Ketua OSIS SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bantul yang tergabung dalam Komunitas Pelajar Peduli Demokrasi (Kompakk).

Didik menyatakan KPU juga mengadakan diskusi online dengan tema Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di Tengah Pendemi Covid-19, akhir bulan ini. “Kami mengulas kesiapan penyelenggara pilkada baik dari KPU maupun Bawaslu Bantul. Selain itu diulas pula kesiapan dukungan Pemkab Bantul dalam penyelenggaraan,” kata Didik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.