PNS Masuk Desa, Ini Sikap Apdesi Bantul

Harianjogja.com, BANTUL- Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul menilai positif terkait rencana pemerintah pusat yang akan mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tenaga administrasi untuk mengisi kekosongan tenaga di desa-desa.

Meski demikian, untuk perihal penggajian, diharapkan tidak dibebankan kepada desa.

Ketua Apdesi Bantul, Ani Widayani, mengatakan telah mengetahui mengenai rencana tersebut. Kendati demikian, belum ada koordinasi antar anggota Apdesi Bantul terkait dengan realisasi dan tindak lanjut terhadap rencana tersebut.

“Jika dilihat dari kebutuhan, memang kami sangat butuh. Utamanya, di bagian umum dan pendataan. Jika, ditangani secara profesional kan ada dampak positif bagi desa juga,” kata Ani, Rabu (5/8/2020).

Ani menilai selama ini tenaga fungsional di desa sangat terbatas dan sejauh ini perangkat desa juga minim pelatihan serta pembekalan seperti yang didapatkan oleh ASN. Padahal, ketugasan dari perangkat desa ini juga penting, mengingat mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

“Kan, selama ini begitu sudah terpilih, kepala desa langsung dibiarkan. Sementara, untuk tenaga fungsional, sangat minim. Inilah terkadang yang membuat teman-teman mengalami kesulitan dalam hal administrasi,” terangnya.

BACA JUGA: Kematian Akibat Virus Corona di Surabaya Tertinggi Nasional

Meski mendukung langkah itu, namun Ani berharap agar pemerintah tidak membebankan gaji ASN yang dilimpahkan ke desa. Sebab, dengan anggaran dana desa yang saat ini ada, akan sangat sulit melakukan penggajian ke ASN tersebut.

“ADD [Anggaran Dana Desa] itu terbatas. Banyak program yang butuh anggaran tersebut. Kami mau dibantu SDM, tapi tidak jika harus kami yang menggaji mereka,” katanya.

Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Masduki Rahmat menilai perlu ada sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah desa terkait dengan rencana pengiriman ASN ke desa-desa. Sebab, hal ini akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang ada di desa. Oleh karena itu, diharapkan ASN yang dikirimkan bukan untuk mengisi jabatan yang kosong, akan tetapi lebih kepada pendampingan kepada perangkat desa.

“Karena selama ini belum banyak perangkat desa yang bisa maksimal memberikan pelayanan jasa ke warganya. Untuk pelayanan adminstratif selama ini tidak masalah. Sehingga butuh pendampingan untuk pelayanan jasa dan barang jika memang nantinya ada ASN yang diperbantukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan ada 1,6 juta ASN tenaga administrasi yang akan dipindahkan ke desa. Mereka akan mengisi pos kekosongan tenaga di pedesaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.