Viral Video Dugaan Money Politik, Bawaslu Bantul Mulai Panggil Sejumlah Pihak

Harianjogja.com, BANTUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul terus melakukan penelusuran dan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait dengan viral video dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul jelang Pilkada 2020.

Teranyar, selain telah meminta keterangan dari pembuat video, Bawaslu juga telah mendapatkan aduan dari warga terkait dengan viralnya video tersebut.

“Saat ini, sudah ada laporan mengenai video tersebut. Ada laporan resminya ke kami. Kami saat ini terus mendalami dan memproses adanya laporan dan dugaan tersebut,” kata Anggota Bawaslu Bantul Divisi SDM, Organisasi Data dan Informasi Nuril Hanafi, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Mendompleng Program Pemerintah untuk Kampanye Harus Dicegah

Lebih lanjut Nuril menegaskan, penelusuran dan proses tetap akan dilakukan oleh Bawaslu, kendati sebelumnya belum ada laporan resmi. Hal ini didasari kepada adanya informasi awal yang didapatkan oleh Bawaslu terkait dengan video tersebut.

“Jadi penelusuran dan proses tetap akan kami lakukan,” lanjutnya.

Terkait dengan sejauh mana dan proses penelusuran, Nuril memastikan telah melakukan pemanggilan ke sejumlah pihak, termasuk siapa saja yang ada di video tersebut. Hanya saja, Nuril masih enggan merinci siapa saja yang telah dimintai keterangan.

Sebab, sampai kini pencarian bukti formil dan materiil terkait kasus viral video itu masih dalam proses.

“Untuk hasil, nanti akan kami sampaikan. Semua masih berproses. Jika sudah selesai, akan kami sampaikan hasilnya,” paparnya.

Terpisah, Pembina Relawan Panglima, Basuki Rahmat mengaku terus memantau kinerja Bawaslu terkait dengan pengungkapan kasus video dugaan money politik yang kini viral. Sebab, dia melihat, dalam rekaman tersebut jelas terlihat siapa saja yang terlibat. Baik, pemberi, maupun penerima.

“Selain itu, juga ada ajakan untuk memilih paslon tertentu,” katanya.

Baca juga: 6 Pasar di Gunungkidul Ini Diawasi dengan CCTV

Lebih lanjut dia menekankan jika potensi money politik dalam beberapa pekan jelang Pilkada 2020, 9 Desember mendatang sangat tinggi. Selain diduga dilakukan oleh paslon potensi money politik juga semakin rawan karena keterlibatan pemodal yang mendukung paslon bersangkutan.

“Untuk itu, kami juga membuka posko di 17 kecamatan dan siap menerima aduan dari warga terkait dengan dugaan money politik. Kami minta warga untuk melapor, tentunya disertai dengan bukti pendukung,” paparnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.