Sultan HB X Jogja: Sragen Saudara Tua DIY, Jejak Mataram Harus Dijaga
Sri Sultan HB X menyebut Sragen sebagai saudara tua DIY karena jejak sejarah Mataram. Hubungan budaya ini diminta terus dijaga.
Pemkab Sleman/JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk memenuhi kebutuhan guru, Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (P3K) pada tahun ini. Pembukaan seleksi masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana mengatakan pengajuan seleksi untuk P3K sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman. Pengajuan dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sleman. "Berdasarkan Dapodik, Sleman kekurangan guru sekitar 1.700 an baik untuk SD maupun SMP," katanya, Selasa (5/1/2021).
Meski mengaku kekurangan sekitar 1.700 an guru diberbagai macam mata pelajaran (mapel), kata Ery, namun untuk seleksi P3K instansinya hanya mengajukan 1.108 formasi P3K saja. Adapun proses seleksi, lanjut Ery, tidak jauh berbeda dengan seleksi CPNS di mana tes dilakukan oleh Pusat. "Formasi yang kami ajukan yang benar-benar terdesak dan betul-betul kekurangan. Ada beberapa mapel. Kami masih menunggu Juknis dari pusat," katanya.
BACA JUGA: Kampus di Jogja Masih Kuliah Daring, Nasib SMA/SMK Bakal Sama
Dia menjelaskan, seleksi P3K untuk guru SD dan SMP ini dapat diikuti oleh siapa saja. Baik guru honorer yang sudah masuk data base Dapodik maupun tidak. Sesuai Dapodik terdapat sekitar 8.000 guru di Sleman. Seleksi juga boleh diikuti oleh lulusan kependidikan yang belum masuk Dapodik tetapi sudah lulus Program Pendidikan Guru (PPG). "Guru honorer sudah masuk Dapodik dan diharapkan bisa ikut seleksi P3K ini. Mereka punya hak untuk ikut seleksi asalkan formasi mapelnya ada," ujarnya.
Terpisah, Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan rekrutmen P3K dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan guru di Sleman. Untuk bidang lainnya, Pemkab tidak mengusulkan adanya seleksi P3K. Meskipun, kata Harda, kebutuhan pegawai baru di Sleman masih cukup tinggi.
Dia mengatakan, setiap tahun PNS yang pensiun mencapai antara 300 sampai 500 orang. Kondisi tersebut, katanya, menyebabkan hampir semua lini mengalami kekosongan pegawai. Beruntung, katanya Sleman pada awal 2021 ini mendapatkan tambahan 633 PNS baru dari hasil seleksi CPNS 2019. "Tambahan tersebut cukup membantu tapi belum semuanya terpenuhi. Masih banyak yang kosong," kata Harda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sri Sultan HB X menyebut Sragen sebagai saudara tua DIY karena jejak sejarah Mataram. Hubungan budaya ini diminta terus dijaga.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.