BKKBN Imbau Masyarakat Manfaatkan Program KB Selama Pandemi

Harianjogja.com, JOGJA—BKKBN mengimbau kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan program KB selama pandemi Covid-19. Selain anggaran untuk pemasangan alat kontrasepsi ditambah, proses pendistribusian ke fasilitas layanan kesehatan {fasyankes) juga dipermudah.

Kick off pencanangan uji coba pelayanan KB dengan mekanisme pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) digelar BKKBN Perwakilan DIY dengan dimulai dari Sleman pada Jumat (22/1/2021). Ada dua fasyankes yang dijadikan sebagai pionir awal penerapan program ini, yaitu Klinik Keluarga Sembada, Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman dan Bidan MS Wahyuni, Jalan Magelang KM 16, Kemloko, Margorejo, Tempel, Sleman.

BACA JUGA : Minat Pria di Kulonprogo Ikuti Program KB Masih Rendah

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo hadir saat pencanangan di Klinik Keluarga Sembada. Dalam kesempatan itu mantan Bupati Kulonprogo ini melakukan komunikasi langsung dengan akseptor serta tenaga kesehatan yang bertugas. Hasto memastikan layanan KB di fasyankes harus berjalan dan jangan sampai terkendala anggaran.

“Dulu dana yang dipakai untuk penggerakan layanan KB itu ada di BKKBN provinsi, kemudian provinsi harus mencairkan anggaran itu untuk pelaksanaan di lapangan. Sekarang ini biar lebih dekat, anggaran ditaruh di kabupaten. Nilainya kami lipatgandakan, sekarang Sleman hampir Rp1 miliar atau di atas Rp900 juta khusus untuk membayar layanan KB di Sleman dari sebelumnya di bawaha Rp500 juta,” kata Hasto Wardoyo.

Hasto mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan KB, karena proses pemasangan bisa dilayani secara gratis atau bisa memanfaatkan kartu BPJS. Apabila klaim BPJS tidak bisa karena banyaknya persyaratan, masyarakat bisa memanfaatkan program Baksos KB.

BACA JUGA : Kota Jogja Layani KB Proaktif di Masa Pandemi Corona

“Sekarang [pemasangan alat kontrasepsi] IUD, implant, MOW MOP kita bayari dari itu. Kalau seandainya tidak sukses, karena kadang klaim BPJS syaratnya banyak dan tidak memenuhi syarat, maka kita tolong dari program baksos BKKBN,” katanya.

Imbauan pemanfaatkan program KB di masa pandemi itu, kata Hasto, tidak lepas dari meningkatkan tren kehamilan dan kelahiran di masa pandemi. Ia memperkirakan ada sekitar 300.000 hingga 400.000 kelahiran selama pandemi Covid-19.

“Januari kami akan melihat kelahiran berapa, karena Maret Pandemi, April akseptor turun, hamil lahirnya Januari. Kami tengarai naik secara total nasional sekitar 300.000 sampai 400.00 kelahiran. Mau tidak mau di awal pandemi banyak orang yang takut untuk memasang kontrasepsi,” katanya.  

Kepala Perwakilan BKKBN DIY Ukik Kusuma Kurniawan menambahkan pihaknya berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk di DIY yang seimbang, Salah satunya melalui target penggunaan alat kontrasepsi bagi semua kabupaten dan kota. Keberhasilan pencapaian target penggunaan alat kontrasepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan pelayanan KB bagi pasangan usia subur.

“Saat ini sudah banyak kemudahan untuk layanan pemasangan alat kontrasepsi, salah satunya melalui BOKB yang saat ini disalurkan ke kabupaten melalui APBD,” katanya.

BACA JUGA : Bantul Lampaui Target 1.469 Akseptor KB 

Sebelumnya mekanisme pembiayaan pelayanan kontrasepsi yang ditargetkan tersebut ditangani oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan dana pusat. Melalui mekanisme baru yang diujicobakan pembiayaan tersebut ditangani oleh Kabupaten dan Kota dengan anggaran bersumber DAK dari pemerintah pusat yang disalurkan menjadi bagian dari APBD.

“Harapannya mekanisme pembiayaan menjadi lebih lancar sehingga pelayanan alat kontrasepsi meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Tentu saja penggunaannya harus sesuai Juknis DAK yang diterbitkan BKKBN,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.