Ada 40.000 Lansia Kota Jogja yang Didata untuk Divaksin

Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Kesehatan Kota Jogja masih terus melakukan pendataan masyarakat untuk mendapatkan perioritas vaksin Covid-19 tahap kedua yang dimungkinkan Maret mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani mengatakan sesuai jadwal vaksinasi untuk nakes ditargetkan selesai pada akhir Februari ini. Dia memperkirakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua termin pertama untuk non nakes dimungkinkan pada maret mendatang.

Menurut Emma, tahap kedua vaksinasi non nakes akan menyasar sejumlah kalangan di antaranya warga lanjut usia atau lansia, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD), pedagang pasar, karyawan BUMD dan BUMN serta pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Dinas Kesehatan sudah mendata ada sekitar 35.000 orang yang diperioritaskan mendapat vaksin tahap kedua non nakes ini, termasuk lansia. Namun untuk lansia belum terdaftar semua. “Diperperkirakan ada sekitar 40.000 lansia di Jogja yang juga diperioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19 atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Jogja sekitar 400 ribuan,” ujar Emma kepada Harian Jogja, Kamis  lalu.

Baca juga: Selter Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Bantul Hampir Penuh

Emma mengatakan masyarakat yang diperioritaskan mendapatkan vaksin tahap kedua bisa langsung mendaftarkan lewat Pusdatin Kementerian Kesehatan, atau melalui Dinas Kesehatan yang kemudian dilanjutkan ke pusdatin atau bisa langsung melalui Babhinkamtibmas, “Daftarnya lewat Dinas Kesehatan bisa, lewat kolektif langsung ke Pusdatin juga bisa,” kata Emma.

Namun demikian Emma mengaku belum tahu teknis pemberitahuan soal lokasi vaksin bagi non nakes tahap kedua ini. Dinas Kesehatan masih menunggu teknis pemberitahuannya. Akan tetapi, menurut Emma, ketika data sudah masuk pusdatin nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah masing-masing. “Kalau sudah masuk pusdatin kami akan diberi data,” kata dia.

Baca juga: HARIAN JOGJA HARI INI: Jaring Simpati, Galang Donasi

Lebih lanjut Emma mengatakan yang menjadi kendala selama ini adalah semua boleh divaksin dimana saja sehingga Dinas Kesehatan sulit untuk mengontrol jumlah logistik atau ketersediaan dosis yang akan diberikan.

Dia berharap Dinas Kesehatan di daerah diberi kewenangan untuk menentukan lokasi pihak-pihak yang akan divaksin, “Kalau dibuka se-Indonesia agak kesulitan karena pembaginya vaksin berdasarkan hitungan kabupaten dan kota. Kalau orang datang ke faskes kita semua ,kita jadi kesulitan juga. Harapan kami bisa menentukan vaksinnya misal dinas ini di puskesmas ini lebih mudah pemantauan dan logistiknya dapat memantau,” tandas Emma. (Ujang Hasanudin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.