Dana Rp50 Juta Per Padukuhan di Bantul Bakal Cair 2022

Harianjogja.com, BANTUL - Bantuan keuangan Rp50 juta kepada tiap padukuhan terus disosialisasikan. Rencananya bantuan tersebut baru cair di 2022.

Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul pada Jumat (5/3/2021) dipimpin langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Halim menyebutkan dana Rp50 juta per padukuhan bertujuan untuk percepatan pembangunan di level terbawah, Padukuhan.

Halim menilai dapat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat melalui program ini. "Partisipasinya mulai dari perencanaan dan pelaksanaan," ujarnya pada Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Asyik... Seluruh Padukuhan di Sleman Bakal Diberi Free Wifi

Selain itu menurut Halim, program bantuan Rp50 juta per padukuhan lebih adil dan lebih menjamin keadilan distribusi APBD. Pasalnya ada dusun yang tidak pernah dapat bantuan, tetapi ada dusun yang terus menerus dapat bantuan. "Ini jangan sampai terjadi, itu namanya tidak adil," tegasnya.

"Agar adil maka seluruh padukuhan itu kita kunci dulu minimal Rp50 juta secara tetap per tahun agar masyarakat bisa membangun. Misal memperbaiki drainase, posyandu, PAUD atau menyelesaikan permasalahan sampah. Berikan kepercayaan kepada masyarakat," jelasnya.

Rincian teknisnya penata usaha program akan melalui Kalurahan, karena padukuhan tidak memiliki bendahara dan pengawai. "Nanti transfer dari Kabupaten ke Kalurahan, Kalurahan nanti baru membentuk panitia-panitia di level Padukuhan, untuk apa saja dananya, terserah, tetapi koridornya ada empat," terangnya.

Baca juga: 51 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Jambangan Karanganyar Ditutup

Empat koridor penggunaan dana Rp50 juta per padukuhan diprioritaskan pada infrastruktur pedesaan, persampajan, kesehatan, dan PAUD. "Dibatasi ke empat hal karena empat hal ini kita anggap prioritas dan bisa mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Bantul. Dalam IKU ada masalah lingkungan hidup, indeks infrastruktur. Kemudian tentang kesehatan, kita harus menekan angka stunting. Kita harus meningkatkan pendikan anak usia dini," tandasnya.

Rencananya program dana Rp50 juta dicairkan di Tahun Anggaran 2022. Kendati demikian perencanaan program harus sudah mulai tahun ini. "Supaya lurah-lurah menyosialisasikan program ini, lalu diselenggarakan musyawarah padukuhan untuk menetapkan usulan. Usulan dikirim ke Bupati, Bupati melakukan penata usahanya akhirnya cair di 2022," tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo menyampaikan dengan adanya nomenklatur baru di Kapanewon pihaknya ingin fungsi panewu yakni menjabarkan kebutuhan riil dalam suatu kapanewon. "Sehingga bisa memiliki data yang komplet untuk memenuhi kebutuhan di tingkat Kapanewon. Kita berharap APBD kedepannya sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.