Wacana Kuliah Gratis Perlu Cermati Skema PTN, Ini Penjelasan Pakar UGM
Wacana kuliah gratis perlu mempertimbangkan perbedaan pengelolaan PTN Satker, BLU dan PTN-BH serta kemampuan fiskal negara.
Pelaksanaan vaksinasi massal di Grha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Bantul, Senin (15/2/2021). /Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, BANTUL - Pelaksanaan vaksinasi di Bantul masih jauh dari target cakupan 70 persen populasi. Kendati demikian hingga saat ini tidak ada temuan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat dari vaksinasi yang dilakukan di berbagai segmen.
Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharjo memastikan tidak ada laporan KIPI berat semenjak vaksinasi diselenggarakan di Bantul. "KIPI berat belum ada laporan, jadi tidak ada laporan KIPI berat," ujarnya pada Senin (29/3/2021).
"Alhamdulillah aman semua, semua segmen sampai dengan segmen lansia juga tidak ada laporan KIPI yang perlu dikhawatirkan. Kalau KIPI biasa seperti kelaparan, mengantuk itu biasa reaksi dari tubuh," tandasnya.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Tradisional di Jogja Digencarkan
Soal persentase cakupan vaksinasi, Agus belum bisa menyampaikan secara rincinya. Pasalnya cakupan vaksinasi masih jauh dari populasi. "Saya belum bisa ngomong persen, karena sekarang kan mungkin baru sekitar 20.000 - 25.000 orang tervaksinasi dari kalau kita bilang populasi hampir satu juta penduduk, masih banyak," ujarnya.
Kendati masih jauh dari populasi, Agus memastikan proses vaksinasi terus berjalan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. "Pokoknya apa yang ada juga menyesuaikan alokasi vaksin dari pusat, begitu ada langsung kita lakukan vaksinasi," jelasnya.
Terkait informasi kedatangan vaksin AstraZeneca sampai hari ini Agus belum mendapat laporan tersebut. "Sampai saat ini belum terinformasikan kepada kami [soal kedatangan vaksin AstraZeneca]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Wacana kuliah gratis perlu mempertimbangkan perbedaan pengelolaan PTN Satker, BLU dan PTN-BH serta kemampuan fiskal negara.
Inflasi DIY September 2026 mencapai 0,26% secara bulanan, dipicu kenaikan harga beras, cabai rawit, hingga telur ayam ras.
Presiden Prabowo merombak kabinet pada 1 Oktober 2026. Bahlil, Sugiono, Dudung, Sarmuji, hingga Listyo Sigit mendapat posisi baru.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Buruh Jogja meminta outsourcing dihapus dan pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.