Anggaran Refocusing Direvisi, Sejumlah Program di Bantul Batal Dicoret

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul merevisi total anggaran refocusing pada APBD 2021. Jika semula besaran anggaran yang dipangkas mencapai Rp144 miliar, dalam perkembangannya besaran refocusing berubah menjadi Rp134 miliar. "Hasil akhir ada Rp134 miliar dari APBD 2021 yang terkena refocusing, sebelumnya diperkirakan sekitar Rp144 miliar," kata Sekda Bantul, Helmi Jamharis saat ditemui, Selasa (30/3/2021).

Menurut Helmi, revisi besaran refocusing dilakukan dengan mengacu kepada sejumlah pertimbangan. Salah satunya penurunan pendapatan asli daerah yang awalnya diperkirakan turun Rp20 miliar, perkiraan terakhir hanya turun sekitar Rp10 miliar.

Alhasil, adanya revisi besaran refocusing berdampak pada perubahan besaran kegiatan yang dipangkas. Jika sebelumnya Pemkab mencoret anggaran senilai Rp23,1 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD), dalam perkembangannya hanya dipangkas sebagian.

"Jadi masih ada sekitar Rp11 miliar. Kemudian lampu penerangan jalan umum [PJU] senilai Rp13 miliar dan dicoret karena refocusing, turunnya Rp3 miliar. Jadi masih ada sekitar Rp10 miliar," kata Helmi.

Selain itu, Pemkab juga merevisi pos penyertaan modal. Awalnya, Pemkab menganggarkan Rp17 miliar untuk penyertaan modal di Bank BPD DIY, setelah ada refocusing turun menjadi Rp10 miliar. "Kami juga mengurangi perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Bantul dan beberapa organisasi perangkat daerah [OPD] untuk dialihkan ke penanganan Covid-19," kata Helmi.

Helmi memastikan total Rp134 miliar hasil refocusing APBD 2021 sudah termasuk di dalamnya anggaran untuk membayar utang insentif senilai Rp20 miliar untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Utang ini muncul setelah Pemerintah Pusat mengalihkan utang untuk tenaga kesehatan yang harusnya dibayarkan Pusat ke daerah. "Dari total Rp134 miliar itu, kami juga mempersiapkan honor tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasi sampai Agustus," ucap Helmi.

Kepala Dinas Perhubungan Bantul, Aris Suharyanta mengaku lega setelah Pemkab batal mencoret anggaran Rp13 miliar untuk pengadaan PJU. Meski tetap terkena refocusing senilai Rp3 miliar, Aris mengaku tidak mempermasalahkan. Sebab, pengadaan PJU tetap bisa jalan meski besarannya harus disesuaikan. "Saat ini kami masih menghitung. Perkiraan dengan anggaran tersebut ada 500 titik untuk PJU. Nantinya kami fokus ke penerangan jalan ke objek wisata dan desa," ucap Aris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.