Proyek Jembatan Kewek Dimulai, Target Rampung Akhir 2026
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
Sejumlah warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kamis (8/4/2021).-Harianjogja.com/Lugas Subarkah
Harianjogja.com, SLEMAN-Menolak perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan tanah dan batu di desanya untuk kepentingan Bendungan Bener, sejumlah warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kamis (8/4/2021).
Rombongan warga Wadas yang berjumlah sekitar 30 orang datang dengan menggunakan satu bus, yang tiba di kantor BBWSO sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menunaikan ibadah zuhur, warga memulai audiensi dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
Salah satu warga, Mulyati, menjelaskan kedatangannya untuk menyampaikan penolakan warga atas aktivitas tambang yang diprakarsai oleh BBWS Serayu Opak. “Sekali menolak tetap menolak. Karena merugikan semua. Dari perekonomian hilang. Kami mau menanam apa pun, umbi-umbianan sudah tidak bisa ditanami karena sudah gersang. Kalau batu diambil sudah rusak,” ujarnya.
Ia menuturkan warga Wadas mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sehingga jika lahan sudah rusak maka praktis tidak dapat bertahan hidup. “Saya sendiri tani. Kerjaannya menyadap karet. Tiap hari dapat hasil. Kalau diambil batunya ga dapat penghasilan lagi,” katanya.
BACA JUGA: Guru di Kulonprogo Tewas Ditabrak Anak 16 Tahun
Ketua Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian, mengatakan IPL penambangan yang telah ditetapkan pada 5 Juni 2018 dan diperpanjang pada 5 Juni 2020, akan habis pada 5 Juni mendatang, sehingga BBWS Serayu Opak sebagai pemrakarsa perlu mengulang prosesnya dari awal untuk mendapatkan izin dari Gubernur.
“Warga mau nanti selanjutnya wilayahnya tidak dijadikan lokasi pertambangan lagi. IPL dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah dan proyek. Warga khawatir kalau ditambang dan hilang karena di atas 149 hektar ada lahan yang menghidupi mereka,” ungkapnya.
Sejak awal sosialisasi kata dia, warga sudah menyatakan keberatan. Namun sayangnya BBWS Serayu Opak tidak menyampaikan keberatan warga ini kepada Gubernur Jawa Tengah sehingga IPL tetap terbit. Pada akhir 2019 warga juga pernah mendatangi BBWS Serayu Opak dan dijanjikan akan mengevaluasi IPL, namun sampai kini tidak ada tindak lanjut apa pun.
Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Serayu Opak, Yosiandi Radi Wicaksono, mengatakan pihaknya sepakat mencari solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh warga. “Permasalahan ini akan kami catat. Nanti bisa rembugan lagi. Kita pecahkan bersama dengan pimpinan kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.