Harga BBM Naik, Bus Sekolah Gunungkidul Pangkas Layanan
Kenaikan BBM non subsidi bikin layanan bus sekolah Gunungkidul dipangkas. Dishub hanya operasikan layanan pagi hari.
Petugas Dinas Perhubungan Gunungkidul bersama-sama dengan anggota kepolisian saat memeriksa kendaraan luar daerah yang masuk melalui pintu di Pos Hargodumilah, Kapanewon Patuk, Selasa (11/5/2021) sore. /Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemerintah telah menetapkan larangan mudik. Namun, di Posko Penyekatan Pemudik di Gunungkidul, ada 312 kendaraan yang diperbolehkan melintas masuk Bumi Handayani.
Sekitar 312 unit itu diperbolehkan melanjutkan perjalanan karena telah memenuhi syarat. “Kebanyakan kendaraan luar daerah ini dimiliki warga lokal DIY, sehingga diperbolehkan masuk ke Gunungkidul,” kata Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Bayu Susilo Aji, Selasa (11/5/2021).
Ia mengatakan Dinas Perhubungan bersama-sama dengan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan plat luar daerah yang akan masuk, selama larangan mudik mulai 6 Mei 2021.
Total sudah ada sekitar 330 kendaraan yang diperiksa dan ada 18 kendaraan yang diminta putar arah. Bayu menjelaskan, permintaan putar balik dilakukan karena pengendara tidak memiliki persyaratan seperti surat bebas Covid-19 atau surat tugas kerja.
“Memang tidak bisa menunjukan, makanya diminta balik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kenaikan BBM non subsidi bikin layanan bus sekolah Gunungkidul dipangkas. Dishub hanya operasikan layanan pagi hari.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.