230 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo di Gunungkidul Tak Boleh Dijual
Gunungkidul menerima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Kendaraan tersebut dilarang diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pariwisata Gunungkidul mengingatkan kepada pelaku destinasi wisata untuk berpartisipasi dalam menjaga citra pariwisata di mata pengunjung. Salah satunya dengan menyajikan daftar harga kepada semua pengunjung yang datang.
Sekretris Dinas Pariwisata Gunungkidul Hary Sukomono mengatakan momen Lebaran banyak dimanfaatkan pelaku usaha dikawasan wisata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Meski demikian, ada harapan keuntungan yang diperoleh tidak memberikan kesan yang buruk di mata pengunjung.
Untuk mengantisipasi ini, Dispar sudah membuat edaran kepada seluruh pedagang agar menetapkan tariff dengan sewajarnya. Selain itu, pedagang juga diminta menyajikan daftar harga di setiap menu yang diberikan ke pengunjung.
“Sudah kami sosialisasikan kepada para pedagang. Harapannya ini bisa dipatuhi karena ini akan berpengaruh terhadap citra pariwisata Gunungkidul,” katanya, Kamis (13/5/2021).
Untuk memaksimalkan imbauan ini, kelompok sadar wisata (pokdarwis) di masing-masing wilayah untuk ikut melakukan pengawasan. Apabila ada yang nekat dan mengambil tindakan aji mumpung diminta memberikan teguran kepada pedagang bersangkutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul menerima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Kendaraan tersebut dilarang diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan.
Importir Cina menolak waiver clause dalam kontrak batu bara baru. Ketidakpastian pasokan berisiko menggerus pangsa pasar Indonesia.
Dedi Mulyadi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan ormas terhadap pabrik BYD di Subang.
Pemkab Bantul berharap uji coba MBG prasmanan di MAN 2 menjadi bahan evaluasi sebelum pola penyajian baru diterapkan lebih luas.
Pemerintah belum akan memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum kajian ilmiah memastikan kelayakan habitat baru.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pencairan dana tambahan Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kabupaten/kota belum diketahui waktunya secara rinci.