Video Viral Olok-olok Korban MBG, Pegawai SPPG Muntuk Ditegur BGN
BGN DIY menegur pegawai SPPG Muntuk, Dlingo, Bantul, terkait video viral yang diduga mengolok-olok korban keracunan MBG di Karo.
Suasana sosialisasi relokasi PKL Malioboro yang digelar beberapa waktu lalu di Royal Malioboro Hotel/Dok. Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA- Sejumlah paguyuban dan kelompok pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro menolak rencana relokasi oleh Pemda DIY dan Pemkot Jogja ke sentra jualan baru. Mereka menilai, jika alasan pemindahan adalah demi pengakuan UNESCO berkaitan dengan situs warisan dunia sumbu filosofi, mengapa penataan hanya menyasar pedagang kecil dan rakyat akar rumput.
Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra menyebut, PKL di kawasan Malioboro keberatan dengan rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah. PKL lebih memilih untuk ditata tanpa dipindah. Dibuat indah tanpa memindah. Dia juga menegaskan, informasi soal beberapa paguyuban secara resmi dan bulat telah menyatakan menerima rencana relokasi adalah sesat.
"Justru, sebagian besar telah menyatakan keberatan. Sementara, ada pula paguyuban yang masih dalam proses menjaring aspirasi anggota," katanya, Rabu (1/12/2021).
Sujarwo mengungkapkan, keberatan itu dikarenakan dampak buruk sosial dan ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada ribuan keluarga PKL akibat adanya relokasi. Apalagi kebijakan relokasi dinilainya diputuskan sepihak oleh pemerintah, tanpa melibatkan paguyuban PKL. Ditambah pula, putusan relokasi dilakukan dengan rentang jarak yang pendek antara sosialisasi dengan relokasi.
"Mohon bantu ditanyakan ke pemerintah, salah satu alasan merelokasi PKL adalah karena hendak mendapatkan pengakuan sebagai kawasan Situs Warisan Dunia dari Unesco. Apakah kawasan yang demikian, hanya mengakomodir, hotel, mall, pertokoan, dan usaha pemodal besar?" katanya.
PKL Minta Ada Dialog
Ketua Angkringan Malioboro, Yati Dimanto menyatakan, sejumlah komunitas dan paguyuban Malioboro telah melakukan pertemuan terkait dengan rencana relokasi pada akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa PKL meminta pemerintah untuk membuka lebar-lebar pintu dialog serta mengakomodir aspirasi dan harapan PKL.
"Pertemuan juga menyepakati, kami akan merembukkan langkah-langkah konkret bersama dalam memperjuangkan nasib kami. Langkah-langkah yang terukur sesuai dengan budaya Jogja yang santun dan damai," kata Yati.
BACA JUGA: Rihanna Dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Negara Ini
Sementara Ketua PKL Malioboro Tridharma, Rudiarto mengatakan, saat ini pihaknya bersama para anggota tengah menjajaki pendapat dan menjaring aspirasi untuk menentukan sikap berkaitan dengan rencana relokasi oleh pemerintah. Rudi menyebut, dalam pekan ini pihaknya memastikan bahwa suara PKL Malioboro Tridharma sudah bisa ditentukan apalah menolak atau menerima rencana relokasi.
"Belum final, ini saya baru menyosialisasikan informasi relokasi, dan sedang kami lakukan jajak pendapat. Karena anggota kami yang terbanyak 918 orang jadi kami harus menyatukan persepsi dulu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BGN DIY menegur pegawai SPPG Muntuk, Dlingo, Bantul, terkait video viral yang diduga mengolok-olok korban keracunan MBG di Karo.
Mural di Patangpuluhan Jogja menjadi ruang kreativitas anak muda untuk menyuarakan isu lingkungan, budaya, sosial, hingga ekonomi kreatif.
BBMKG memperingatkan potensi air laut pasang di Bali pada 26-30 September 2026. Warga pesisir diminta waspada terhadap dampaknya.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Karhutla Kaltim mencapai 1.470 kejadian dengan area terdampak 6.333 hektare. Asap mengancam kesehatan, penerbangan, pendidikan, dan ekonomi.
Kebakaran lahan terjadi di Puncak Setampol Torean Gunung Rinjani. Tim TNGR bergerak memadamkan api dan menilai luas area terdampak.