Malioboro Full Pedestrian, Asita DIY Minta Akses Wisatawan Dijamin

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menjadikan kawasan Malioboro sebagai area full pedestrian mendapat dukungan dari Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY. Namun, akses wisatawan menuju kawasan tersebut hingga fasilitas untuk lansia dan penyandang disabilitas dinilai harus dipastikan sebelum penerapan dilakukan.

Humas Asita DIY, Iwan Sulistyanto, mengatakan penataan Malioboro menjadi kawasan yang semakin ramah pejalan kaki dapat memperkuat kualitas destinasi wisata. Menurutnya, Malioboro merupakan salah satu ikon utama pariwisata Yogyakarta sehingga peningkatan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kualitas ruang publik akan memberikan nilai tambah bagi kawasan tersebut.

Meski mendukung rencana itu, Iwan meminta penerapan full pedestrian dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan kepentingan pariwisata secara keseluruhan. Perhatian pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya diarahkan pada kenyamanan orang yang berjalan kaki.

Akses wisatawan menuju Malioboro juga perlu dipastikan, terutama bagi wisatawan yang datang dalam rombongan, lansia, anak-anak, maupun wisatawan dengan kebutuhan khusus.

"Bagi Asita yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara aspek pelestarian kawasan, kenyamanan wisatawan, mobilitas masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pariwisata di sekitar Malioboro," ujarnya, Selasa (1/9/2026).

Pengalaman Wisatawan Jadi Perhatian

Iwan berpandangan penerapan kawasan full pedestrian dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya tarik Malioboro dari sisi pengalaman wisatawan. Sebab, wisatawan saat ini tidak hanya mencari lokasi yang dapat dikunjungi, tetapi juga pengalaman yang nyaman, aman, dan berkesan.

Dengan kawasan yang lebih ramah pejalan kaki, wisatawan dapat menikmati Malioboro dengan lebih leluasa. Aktivitas itu mencakup berbelanja, menikmati kuliner, melihat aktivitas seni dan budaya, hingga berinteraksi dengan suasana khas Yogyakarta.

Meski demikian, Iwan menilai status full pedestrian bukan satu-satunya faktor yang menentukan lonjakan kunjungan wisatawan. Efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada cara kawasan Malioboro dikelola secara keseluruhan.

"Mulai dari aksesibilitas, transportasi, kebersihan, keamanan, amenitas, aktivitas seni-budaya, hingga integrasinya dengan destinasi wisata lain di Kota Yogyakarta dan DIY," jelasnya.

Karena itu, Asita DIY melihat terdapat sejumlah aspek yang perlu dipastikan dalam proses penerapan full pedestrian Malioboro. Aspek tersebut berkaitan dengan akses menuju kawasan, transportasi, fasilitas pejalan kaki, hingga keberlangsungan kegiatan ekonomi dan pariwisata.

Enam Hal yang Diminta Asita DIY

Hal pertama yang menjadi perhatian ialah aksesibilitas dan konektivitas. Iwan mengatakan harus tersedia sistem transportasi yang jelas serta mudah dipahami wisatawan dari titik kedatangan menuju Malioboro.

Pengaturan tersebut juga perlu mencakup lokasi untuk mengantar dan menjemput wisatawan rombongan serta akses bagi kendaraan wisata.

Hal kedua berkaitan dengan manajemen transportasi dan parkir. Iwan mengingatkan pembatasan kendaraan di Malioboro jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru di kawasan sekitar.

Karena itu, kantong parkir dan sistem shuttle atau konektivitas yang nyaman diperlukan agar wisatawan tetap dapat mencapai kawasan Malioboro tanpa kesulitan.

Hal ketiga adalah kenyamanan pejalan kaki. Fasilitas yang perlu diperhatikan antara lain tempat duduk, ruang teduh, toilet umum yang memadai, akses bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta perlindungan dari kondisi cuaca panas maupun hujan.

Berikutnya, kebersihan, keamanan, dan ketertiban juga harus menjadi prioritas. Menurut Iwan, kawasan pedestrian yang baik perlu memberikan rasa aman dan nyaman, baik pada siang maupun malam hari.

Aspek kelima ialah penguatan aktivitas dan atraksi. Malioboro dinilai perlu terus dihidupkan melalui kegiatan seni, budaya, kuliner, dan event yang berkualitas.

Dengan demikian, wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama di kawasan tersebut, bukan hanya datang, berfoto, kemudian pergi.

Hal keenam adalah sinergi dengan pelaku pariwisata. Dalam implementasinya, Iwan berharap Pemda DIY tetap melibatkan Asita, PHRI, pelaku UMKM, komunitas, pengelola transportasi, dan stakeholder pariwisata lainnya.

"Masukan dari pelaku usaha penting agar kebijakan di lapangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kami mendukung upaya peningkatan kualitas Malioboro, dengan harapan prosesnya dilakukan secara terencana, bertahap, terintegrasi, dan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata," lanjutnya.

Pemda DIY Masih Koordinasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan penerapan full pedestrian Malioboro masih berada dalam proses menuju tahap pelaksanaan.

Pemda DIY, kata dia, tidak akan langsung menutup akses secara total. Pemerintah masih mempertimbangkan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan pengaturan di kawasan sirip-sirip Malioboro.

"Yang terutama di sirip-sirip sih sebenarnya, di sirip-sirip ini seperti apa. Penyediaan ruang parkir, penataan ruang parkir, nah seperti itu," ujarnya.

Penataan kawasan sirip menjadi perhatian karena Pemda DIY ingin memastikan aktivitas ekonomi yang ada di kawasan tersebut tidak mengganggu fungsi jalan sebagai ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berjalan kaki.

Untuk kebutuhan tersebut, Pemda DIY saat ini sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemkot Jogja berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan sirip-sirip Malioboro.

"Nanti seperti apa untuk mengkondisikan mereka, kan seperti itu. Apakah ditempatkan di suatu tempat atau ada pengaturan di sana berkaitan dengan posisi mereka sehingga tidak mengganggu mobilitas orang-orang yang ingin melintas di situ," lanjutnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.