Sultan Soroti Warga Miskin Kehilangan Bantuan karena Desil Naik

Harianjogja.com, JOGJA— Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menyoroti warga miskin yang mendadak mengalami kenaikan desil hingga berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan dan berbagai fasilitas pemerintah.

Sultan mengatakan Pemda DIY bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah membahas persoalan tersebut untuk dilakukan identifikasi kembali. Menurutnya, semakin kecil nomor desil, semakin berat kondisi ekonomi warga.

"Ada kasus dia miskin nomor 2, tahu-tahu jadi nomor 6. Lompatannya kan jadi tinggi. Ya kan? Ya dia berarti kan lepas dari bantuan," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Jumat (28/8/2026).

Kenaikan Desil Bisa Berdampak pada Bantuan

Menurut Sultan, kenaikan desil yang membuat warga keluar dari kategori penerima bantuan berpotensi melahirkan persoalan baru. Ia mencontohkan warga yang sebelumnya berada di desil 5 kemudian naik menjadi desil 7, 8, atau 9.

Kenaikan tersebut, menurut Sultan, belum tentu menggambarkan bahwa kondisi ekonomi warga benar-benar sudah mampu. Bahkan, apabila perbedaan penghasilan hanya sekitar Rp1.000, warga tetap bisa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan tanpa bantuan atau keringanan pemerintah.

"Nah, hal-hal seperti itu harapan saya, karena belum masuk dalam kategori, ya bisa dipertimbangkan kembali untuk kita dialogkan. Dari nomor 2 menjadi nomor 6 itu kan dia miskin sekali, tahu-tahu lepas jadi nomor 6 ya kan?," ujarnya.

Sultan juga menyoroti dampak perubahan desil terhadap keluarga yang memiliki anak atau cucu yang masih bersekolah. Ketika desil meningkat secara signifikan, warga yang sebelumnya memperoleh fasilitas bantuan dapat kehilangan keringanan pembayaran sekolah.

"Berarti di situ masalah baru, kan gitu. Karena tidak dapat fasilitas dari pemerintah lagi. Di mana pun biasa itu terjadi, tapi kan harus ada jalan keluar yang bisa disepakati. Sehingga tetap kita bisa menolong, kita bisa menempatkan pada posisi yang berpihak," jelasnya.

BPS Jelaskan Cara Kerja Desil dalam DTSEN

Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan DTSEN bersumber dari berbagai data dan melibatkan banyak tahapan serta pihak dalam proses pembentukannya.

Ia menjelaskan DTSEN pada awalnya dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif. Data itu juga disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Integrasi berbagai sumber data tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi keluarga dilihat secara lebih menyeluruh. Karena itu, kualitas DTSEN sangat bergantung pada akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data dari berbagai sumber.

Salah satu informasi yang terdapat dalam DTSEN adalah desil. Endang menjelaskan desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.

Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi kesejahteraan, bukan label yang secara mutlak menyatakan seseorang kaya atau miskin. Desil juga bukan ukuran absolut kemiskinan dan bukan ukuran nominal pendapatan atau kekayaan," jelasnya. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.