Pemda DIY Matangkan Persiapan Relokasi PKL Malioboro

Harianjogja.com, JOGJA - Pemda DIY terus mematangkan persiapan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro. Salah satunya mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk kesiapan gedung tempat relokasi para PKL Malioboro yang rencananya bakal dipindah pada Januari 2022 nanti. Kebijakan relokasi ditempuh dengan tujuan menjadikan kawasan itu lebih tertata dan lepas dari persoalan kemacetan. 

"Sekarang tahapannya kita sedang siapkan tempat yang di eks bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY. Kalau indra kan sudah lama selesai dibangun, tapi sarana dan prasarananya juga mesti kita siapkan dan ini tengah kami upayakan, sementara yang eks Dispar masih tahap pembangunan," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, Senin (20/12/2021). 

Siwi mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi serta komunikasi kepada pihak-pihak terkait terutama PKL agar tujuan relokasi tersampaikan dengan detail. Jangan sampai, rencana relokasi yang bertujuan untuk menata menjadi mispersepsi di lapangan. Termasuk pula kepada PKL yang sampai saat ini merasa keberatan dengan rencana relokasi itu. 

"Kami tekankan bahwa soal rencana kebijakan ini yang diperlukan adalah komunikasi baik dengan PKL maupun sebaliknya, maka teman-teman yang ada disana juga secara bertahap terus melakukan koordinasi dan komunikasi, dan jangan sampai ada persepsi yang salah," ujarnya. 

Beberapa PKL menganggap bahwa rencana relokasi ini adalah kebijakan pemerintah untuk memisahkan pedagang yang legal dengan yang tidak. Siwi menyebut, legalitas juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam melakukan relokasi, namun jauh yang lebih penting adalah soal kenyamanan semua pihak saat berada di Malioboro yang saat ini dinilai terlalu sesak. 

"Karena kemarin sempat muncul wacana bahwa rencana relokasi ini berkaitan dengan penjaringan PKL yang legal dan ilegal. Kita tetap bicarakan soal itu, Pemda juga sudah membangun tentunya kita juga pikirkan soal keberlanjutan pedagang saat menempati lokasi, baik kenyamanan, penataan dan lainnya," imbuh dia. 

Menurut Siwi, PKL hendaknya bisa memahami relokasi bakal membawa dampak yang baik bagi kawasan Malioboro. Tidak hanya dari sisi penataan, segi sosial dan ekonomi disebut juga bakal optimal jika Malioboro dilakukan penataan. Di sisi lain, evaluasi terhadap rencana itu juga bakal terus dilakukan. Pihaknya bersama PKL dan instansi lain juga bakal memikirkan solusi yang tepat soal keberatan sejumlah PKL yang enggan dipindah. 

"Soal penataan ini kan proses, kalau kita lihat apakah kawasan di Malioboro itu sudah sesuai, itu kan masyarakat yang tahu. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya, kalau proses penataan tentu menimbulkan banyak hal tapi yang kita inginkan adalah kenyamanan semua pihak. Kalau selama ini kan yang sering kita dengar itu Malioboro macet, penuh atau apalah, apakah itu bisa dibilang nyaman?," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.