Kota Magelang Luncurkan SI LANDAK, Urus Adminduk Kini di Kelurahan
Pemkot Magelang meluncurkan SI LANDAK untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan secara cepat dan gratis.
Kompleks balai kota Jogja sebagai kawasan wajib masker dan vaksin, Kamis (2/9/2021)./Harian Jogja-Gigih M. Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengatakan izin dari Pemerintah Pusat untuk menggunakan sisa vaksin sebagai booster bagi aparatur sipil negara (ASN) dan guru di lingkungan Pemda DIY segera diperoleh. Booster tersebut akan diberikan untuk ASN dan guru di bawah Pemda DIY.
Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIY Sumadi menjelaskan penggunaan vaksin sisa untuk booster masih menunggu pedoman dari Kementerian Kesehatan.
“Kami masih menunggu pedoman dari Kemenkes, informasinya sore ini, tetapi kami belum bisa memastikan,” katanya kepada Harian Jogja, Senin (10/11/2022).
Ia menambahkan booster itu rencananya diberikan kepada ASN dan guru SMA/SMK dan SLB yang berada di bawah naungan Pemda DIY. Booster untuk ASN kabupaten kota serta guru SD dan SMP akan ditangani masing-masing kabupaten dan kota. Saat ini sedang disiapkan kemungkinan untuk persiapan pemberian booster pada 12 Januari 2022 sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.
“Tetapi kami menunggu pedoman ini, penggunaan vaksin yang rata-rata kedaluwarsa pada akhir bulan ini. Kalau nanti vaksin siap tentu pada tanggal itu bisa kami gelar, kami masih persiapkan. Nanti kabupaten dan kota mengikuti untuk penanganannya guru SD dan SMP,” katanya.
Sumadi menyatakan vaksinasi untuk masyarakat umum maupun vaksin berbayar, Pemda DIY belum mendapatkan arahan dari pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Magelang meluncurkan SI LANDAK untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan secara cepat dan gratis.
Prabowo mengungkap ada pihak yang menolak B50 karena dinilai ingin Indonesia tetap impor BBM. B50 disebut hemat devisa hingga Rp170 triliun.
Kelurahan Demangan menggelar sarasehan parenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba.
Komisi III DPR mendesak aparat memburu seluruh aset dan aliran dana Eks Jampidsus FA serta mendukung pembentukan panja pengawasan kasus.
Penghentian jaringan 2G dinilai berpotensi dipercepat usai lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, namun migrasi jutaan pengguna masih jadi tantangan.
DPRD Kulonprogo meminta evaluasi SPMB SD-SMP setelah banyak SDN dan SMPN kekurangan murid. Disdikpora menyiapkan regrouping sekolah.