Desa di Bantul Diguyur Rp1,7 Miliar Danais

Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menganggarkan Rp1,746 miliar dari dana keistimewaan (Danais) untuk peningkatan kapasitas lurah dan pamong desa atau kalurahan.

Kepala Bidang Pemerintah Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul, Nanang Mujiyanto mengatakan Rp1,746 miliar danais tersebut terbagi dalam beberapa kegiatan di antaranya adalah untuk gaji lurah dan pamong Kalurahan Trimurti Srandakan dan Jagalan Banguntapan. Lurah dan pamong di dua kalurahan tersebut mendapat gaji dari danais karena tidak memiliki tanah pelungguh seperti kalurahan lainnya.

Total Rp700 juta untuk gaji mulai dari lurah, carik, kepala seksi, kepala urusan dan dukuh, “Gaji ini sebagai pengganti bagi lurah dan pamong kalurahan karena Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan tidak memiliki tanah pelungguh,” kata Nanang, saat ditemui Senin (17/1/2022).

Selain untuk gaji lurah dan pamong di dua kalurahan, Rp600 juta danais untuk pemasangan patok batas wilayah antara kalurahan rintisan budaya dan kalurahan budaya. Total ada 12 kalurahan di Bantul yang masuk kalurahan budaya dan kalurahan rintisan budaya yang akan dibatasi dengan patok.

BACA JUGA: Petani Gunungkidul Meninggal Dunia Setelah Terinfeksi Leptospirosis

Ke-12 kalurahan budaya dan kalurahan rintisan budaya tersebut, yakni Kalurahan Trimurti, Srigading, Seloharjo, Mulyodadi, Golangharjo, Triwidadi, Sabdodadi, Selopamioro, Dlingo, Sitimulyo, Panggungharjo, dan Bangunjiwo. “Rp600 juta itu untuk pengadaan patok, proses pemasangan patok, perencanaan, dan monitoring,” ujar Nanang.

Sementara sisanya dari Rp1,746 miliar tersebut untuk pengukuhan 27 lurah hasil pemilihan lurah pada 2020 lalu serta untuk peningkatan kapasitas lurah dan pamong, seperti worshop dan sebagainya. Untuk pengukuhan 27 lurah akan dimulai pada Februari mendatang, sementara peningkatan kapasitas masih dalam koordinasi dengan Paniradya Kaitimewaan DIY dan Biro Tata Pemerintahan (Biro Tapem) DIY.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul, Sri Nuryanti menegaskan dana Rp1,746 miliar itu masih ada kemungkinan berkurang termasuk jenis kegiatan peningkatan kapasitas seperti apa yang akan dilakukan, “Besaran danais itu tidak saklek masih ada perubahan kegiatan karena bentuk kegiatannya kami masih koordinasikan dengan Paniradya dan Biro Tapem,” ujar Sri Nuryanti.

Ia menambahkan dana keistimewaan itu berbeda dengan danais yang dikelola oleh kalurahan yang sudah berlangsung selama ini atau yang dikucurkan langsung dari Pemda DIY ke kalurahan-kalurahan. Sementara dana Rp1,746 miliar adalah dana yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan untuk peningkatan kapasitas lurah dan pamong, pemasangan patok kalurahan budaya, dan gaji lurah dan pamong Kalurahan Trimurti dan Jagalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.