Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sleman Tuai Prestasi

SLEMAN—Salah satu visi Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2021-2026 adalah Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menjelaskan cerdas yang dimaksud dalam visi tersebut adalah pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.

"Cerdas dalam arti mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," ujar Kustini, Rabu (22/6/2022).

Dengan demikian, kerja cerdas yang diusung diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ada eman elemen dalam pelayanan publik dalam konteks ini, mulai dari Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, hingga Smart Environment. "Salah satu indikator dalam hal ini adanya responsivitas Pemkab Sleman terhadap aduan masyarakat," katanya.

Kabupaten Sleman memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan pengaduan publik. Aturan tersebut tertuang dalam Perbup Sleman No.19/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Perbup Sleman No.106/2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal. Karena persoalan tersebut penting, Pemkab juga mengeluarkan Perbup No.52/2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024. "Kami percaya aduan dari masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk perbaikan pelayanan menuju perbaikan pembangunan Sleman secara menyeluruh," katanya.

Pemkab Sleman berkomitmen membangun dan memperbaiki kanal pengaduan yang ada. Bila pada 2014 Pemkab memiliki lima kanal aduan, maka seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan perkembangan teknologi, saat ini Pemkab telah memiliki setidaknya 13 kanal aduan. "Ini untuk mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai pilihan kanal saluran aduan diharapkan masyarakat bisa memberikan masukan terkait pelaksanaan pelayanan atau pembangunan yang dilakukan Pemkab Sleman," harapnya.

Terkait aduan-aduan yang masuk dari masyarakat, Pemkab Sleman berusaha untuk menyelesaikan dengan tuntas. Aduan-aduan yang masuk bersifat teknis sektoral sehingga diselesaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. "Untuk aduan yang bersifat lintas sektoral dikoordinasikan antarperangkat daerah sehingga muncul sinergi penyelesaian," kata Kustini.

Pemkab Sleman mendapatkan penghargaan Outstanding Achievement dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 2022 yang digelar oleh KemenpanRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kustini berharap penghargaan tersebut dapat memacu dan memotivasi seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan kualitas sehingga pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Sleman. Sinergi seluruh OPD, menurut Kustini, diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik. "Sebab aduan atau masukan dari masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mari sesarengan mbangun Sleman," ajak Kustini. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.