Perbup Pemberian Insentif Diyakini Jadi Solusi Mengatasi Problem Sampah di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN–Pemerintah Kabupaten Sleman (Pemkab) Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman bersinergi untuk menuntaskan problem sampah. Tiga strategi disiapkan mulai penyiapan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) hingga menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat dalam pengelolan sampah.

Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman, Singgih Budiyana, menjelaskan, rata-rata produksi sampah di Kabupaten Sleman mencapai 602 ton per hari. Jumlah tersebut akan menjadi masalah besar apabila tak terkelola secara baik. Karenanya, perlu gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan itu.

BACA JUGA: Cegah Dampak Pencemaran Lingkungan, Sistem Open Dumping TPA Jatibarang Semarang Bakal Ditutup

"Fokus penyelesaian sampah bisa berupa pemilahan dari level RT dan RW," terangnya dalam Talkshow Srawung Sleman bertajuk "Mengubah Sampah Jadi Ladang Rupiah", Rabu (25/6/2025).

Singgih menyebut, jika dikelola secara baik dari level RT dan RW, problem klasik samah bisa selesai sekaligus berpotensi menghasilkan cuan. Saat ini, ada 516 kelompok masyarakat pengelola sampah yang menjadi rekanan DLH Kabupaten Sleman. Bahkan, beberapa di antaranya mampu menghasilkan cuan.

"Ada yang bisa meraup pendapatan Rp3 juta hingga puluhan juta rupiah. Artinya, kalau dikelola secara baik, problem sampah bisa selesai dan menghasilkan untung," imbuhnya.

Pegiat Sampah Gancahan, Farid Fachrudin, menyambung, warga Kabupaten Sleman tergolong masif dalam pengelolaan sampah, mulai level rumah tangga, terutama untuk jenis organik.

Di Dusun Gancahan, Kalurahan Sidomulyo, Kabupaten Godean, sejak 2016 dibentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertugas memberi edukasi sekaligus menginisiasi gerakan mengelola sampah dari tingkat rumah tangga.

"Dari situ, kami mengedukasi warga. Kami punya sistem Bernama Ngunduh Sampah, yakni memilah sampah sehari-hari dari rumah. Seminggu sekali, sampah yang sudah dipilah akan diambil oleh tim. Selain organik, sampah rongsok kalau dipilah lumayan bernilai dan menghasilkan," tuturnya.

BACA JUGA: Rencana Pembangunan TPST Moyudan Sleman Berpotensi Batal

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Ismi Sutarti, mendorong agar persoalan sampah di Bumi Sembada bisa selesai di tingkat padukuhan saja. Ia mengusulkan penyiapan tempat penampungan sampah di setiap padukuhan.

"Dari level rumah tangga, sampah dipilah dan ditampung di padukuhan. Sampah tak perlu sampai keluar. Untuk mewujudkannya, perlu kerja sama intensif antara pemerintah dan masyarakat," cetus politisi NasDem itu.

Lebih jauh, ia mengutarakan, Komisi C DPRD Kabupaten Sleman bersama Pemkab Sleman tengah menggodog Peraturan Bupati (Perbup) sebagai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

"Kami sedang menyiapkan Perbup untuk implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 untuk pemberian insentif. Kebijakan itu sebetulnya sudah tertuang dalam Perda. Namun, kebijakan kami buat lebih detail di Perbup. Harapannya, dengan perbaikan kebijakan, para pengelola sampah semakin semangat," ungkapnya.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Nila Rifianti, menambahkan, penyelesaian sampah ke depan harus menjadi tanggung jawab bersama. Elemen masyarakat bersinergi dengan Pemkab Sleman serta DPRD Kabupaten leman sebagai wakil rakyat.

"Tidak cukup hanya edukasi. Gerakan mengolah sampah bisa dilakukan bareng-bareng. Kelompok Wanita tani atau karang taruna atau kader kesehatan bisa diberdayakan untuk mengolah sampah," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dengan begitu, ia menyatakan, mereka bisa mendapatkan cuan. Toh, ujarnya, di Kabupaten Sleman sudah terbukti kalau pengolahan sampah secara baik bisa menghasilkan untung bagi warga.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.