Asyik! Honor Pengawas TPS Pilkada 2024 Diusulkan Naik

Harianjogja, BANTUL — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mengusulkan kenaikan honor pengawas ad hoc, baik pengawas tingkat kapanewon, pengawas tingkat kalurahan, maupun pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul 2024 mendatang.

Pilkada Serentak 2024 yang di dalamnya termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Meski demikian, tahapan Pilkada termasuk pengawasan sudah mulai dilakukan tahun ini.

Ketua Bawaslu Bantul, Harlina mengatakan secara formal lembaganya belum mengajukan kebutuhan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2024 mendatang karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) soal penghitungan kisaran honor untuk pengawas ad hoc.

“Karena pengawas ad hoc harus ada payung hukum untuk menentukan apa yang jadi kebijakan Bawalu Bantul nantinya,” kata Harlina, Minggu (21/8/2022).

BACA JUGA: BOB Sunset Run 2022: Peserta Tercepat 24 Menit 25 Detik

Harlina mengatakan Bawaslu RI sudah berkomunikasi dengan Kemenkeu, khususnya terkait dengan payung hukum guna menentukan honor pengawas ad hoc.

Meski belum ada pengajuan resmi, Bawaslu Bantul sudah melakukan penghitungan sejak Desember lalu, termasuk di dalamnya soal kenaikan honorarium pengawas ad hoc.

Dari hasil penghitungan sementara sementara kebutuhan anggaran Bawaslu Bantul baru sekitar Rp17,2 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibanding anggaran pengawasan pada Pilkada 2020 sebesar Rp6,6 miliar.

“Tetapi draf anggaran ini masih menunggu besarnya honorarium pengawas ad hoc yang diajukan Bawaslu RI kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu sehingga kemungkinan masih ada perubahan. Kalau nanti sudah ada edaran resmi dari Kemenkeu, maka Bawaslu Bantul menyesuaikan penyusunan anggaran tersebut dan akan mengajukan secara resmi kepada Pemkab Bantul,” ucap Harlina.

Berdasarkan pengalaman saat Pilkada 2020, anggaran Bawaslu Bantul terbanyak adalah memang untuk pengawas ad hoc, terutama pengawas TPS yang jumlahnya mencapai lebih dari 3.000-an TPS.

Pada Pilkada 2020, honor pengawas TPS sebesar Rp500.000 selama satu bulan. Sementara pengawas tingkat kapanewon untuk ketua Rp1,8 juta dan anggota Rp1,6 juta. Adapun pengawas tingkat kalurahan Rp900.000.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.