Bupati Bantul Masuk Nominator Anugrah Tinarbuka 2023

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih masuk lima besar nominator yang akan mendapat penghargaan dalam Anugerah Tinarbuka 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan Anugerah Tinarbuka ini digelar dalam rangka memperingati lahirnya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  

Bupati Abdul Halim Muslih bersaing dengan empat bupati dari kabupaten lain, yakni Bupati Bintan, Bupati Lumajang, Bupati Sumedang, dan Bupati Sintang.

Halim mengakui bahwa Bantul satu-satunya kabupaten di DIY yang diusulkan pleh Komisi Informasi Daerah DIY untuk mengikuti kompetisi keterbukaan informasi publik tersebut.

Dari beberapa daerah, kini menyisakan lima nominator daerah secara nasional. Proses penilaian saat ini sudah sampai tahap akhir. Yang dinilai di antaranya mulai dari visi misi bupati, komitmen bupati terhadap keterbukaan informasi publik, pemahaman bupati terhadap peningkatan keterbukaan informasi publik, sampai program anggaran yang mendorong lahirnya pemerintahan yang terbuka.

BACA JUGA: DIY Masuk Kategori Miskin, Bupati Halim: Tak Perlu Risau

Halim mengaku Anugerah Tinarbuka merupakan ajang penting yang harus diikutinya. “Kenapa Bantul merasa perlu mengikuti kompetisi ini karena kita ingin mengetahui posisi kami ada di mana? Tujuan bukan ingin meraih penghargaan tapi hanya ingin mengetahui satu posisi keterbukaan informasi publik,” katanya saat ditemui di Parasamya, kompleks Pemkab Bantul, Selasa (4/4/2023).

“Setelah nyemplung di kompetisi ini nanti akhirnya kami tahu. Oh kami unggul di sini, kami sudah memenuhi unsur ini, tetapi kami belum mencapai itu. Kalau kami engga ikut kompetisi kan kami enggak tahu. Itu urgensi dari keikutsertaan dari kompetisi-kompetisi yang ada,” ujar dia.

Halim menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah berupaya untuk menyajikan informasi publik dengan berbagai kanal yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasalnya informasi publik merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus didapatkan oleh masyarakat. Baginya tidak ada kedaulatan negara tanpa adanya keterbukaan informasi publik.

Informasi yang disajikan sejauh ini melalui online maupun offline. Tidak hanya informasi tetapi pihaknya juga menerima berbagai pengaduan melalui berbagai platform.

Pihaknya berkomitmen memberikaninformasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejauh tidak menyangkut informasi yang dikecualikan dan diatur oleh undang-undang.

“Ini menunjukan pemerintah punya komitmen memperbaiki layanan. Perkara masih ada yang kurang, kami akui karena banyak informasi perlu kami kodifikasi, kami sajikan butuh waktu. Tapi sudah kami nilai, setiap saat terus disempurnakan agar indeks keterbukaan inormasi publik bisa terpenuhi."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.