DPRD Jogja Soroti Pencegahan Korupsi, Sistem Diminta Diperkuat
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X/Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Pusat resmi mengeluarkan keputusan perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Meski demikian di wilayah DIY, fasilitas kesehatan masih terus melayani pasien Covid-19.
Hal ini diutarakan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X Juma (23/4/2023). Sultan menyebut untuk DIY sendiri masih terdapat beberapa kasus Covid-19.
“Tapi kan yang di RS masih kami [tanggung], bukan berarti dinyatakan endemi tidak ada yang kena [Covid-19],” katanya saat ditemui di kompleks Kepatihan, Jumat (23/6/2023).
BACA JUGA: BPBD Sleman Siapkan 5.000 Liter Air untuk Hadapi Kekeringan Tahun Ini
Menurut Sultan, sejumlah fasilitas kesehatan di DIY pun masih membuka pelayanan bagi pasien Covid-19. Hingga saat ini pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 pun masih ditanggung pemerintah.
“Kami fasilitas kesehatan tetap siaga untuk itu. Satgasnya mungkin yang sudah selesai, tetapi Pemda DIY tetap memfasilitasi,” katanya.
Meskipun Pemerintah Pusat telah menetapkan status endemi, namun Sri Sultan HB X masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Menurut Sultan, setelah beralih menjadi endemi dapat dimungkinkan pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan pasien Covid-19 selama masa endemi dapat ditanggung BPJS Kesehatan, sedangkan bagi mereka yang belum ditanggung BPJS Kesehatan dapat membayar dengan biaya pribadi.
“Ya sudah endemi, tapi kan masih ada [pasien Covid-19] yang di RS. Pengobatan tetap dilakukan oleh BPJS mungkin, kalau memang disetujui pemerintah, kalau enggak ya dibayari dewe-dewe [sendiri-sendiri],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Arie Sujito menilai reshuffle kabinet Prabowo harus menjawab problem dan harapan publik, bukan justru memunculkan teka-teki baru.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.