DCS DPRD DIY dan Jogja Sepi Tanggapan, Pengamat: Indeks Partisipasi Pemilu Terancam Merosot

Harianjogja.com, JOGJA—KPU DIY dan KPU Kota Jogja belum mendapat tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024 yang sudah mereka umumkan sejak awal pekan ini. Sejauh ini, tanggapan dari masyarakat terkait dengan DCS baru diterima oleh KPU Kulonprogo dan Sleman.

Masing-masing tanggapan DCS di dua kabupaten tersebut ditujukan untuk satu calon sementara DPRD Sleman dan Kulon Progo. “Di tingkat DCS DPRD DIY belum ada tanggapan, kami juga masih koordinasi di KPU kabupaten/kota,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU DIY Muh Zaenuri Ikhsan, Kamis siang.

Zaenuri menjelaskan pihaknya sudah menggencarkan sosialisasi, terutama lewat media massa baik cetak atau online hingga media sosial. “Forum sosialisasi juga kami lakukan, tapi memang target audiensnya terbatas pada yang hadir saja,” ujarnya.

BACA JUGA: KPU Sleman Belum Terima Aduan dari Masyarakat Soal DCS

KPU DIY sudah mengumumkan DCS DPRD DIY lewat berbagai platform, calon sementara itu disampaikan lengkap dengan namanya. “Sudah kami sampaikan nama, nomor urut, dan partai pengusungnya, kami harap itu dicermati masyarakat supaya dapat diberikan masukan,” tuturnya.

KPU DIY, jelas Zaenuri, memiliki keterbatasan dalam proses verifikasi lagi para kandidat punya kemungkinan tidak jujur dalam melengkapi syarat. “Bisa saja calon ini ASN dan belum mengundurkan diri, atau pindah partai tapi belum mengundurkan diri, maka kami membuka kanal masukan agar yang nantinya ditetapkan sebagai calon tetap memenuhi syarat yang ada,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Jogja Erizal. “Partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan DCS ini sangat penting, proses ini seperti pendahuluan pemilu dan berdampak ke masyarakat dimana nantinya calon ini yang akan memimpin sehingga harus benar-benar disaring sesuai syarat yang ada,” terangnya.

Erizal menyebut belum ada tanggapan masyarakat untuk DCS DPRD Kota Jogja, Kamis sore. “Selain lewat media massa, platform digital, dan media sosial, kami juga mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah agar lebih masif,” paparnya.

Penyelenggaraan sosialisasi tatap muka terkait DSC, jelas Erizal, diselenggarakan dengan menggandeng petugas pemilu kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga tingkat RW dan RT. “Tak hanya sosialisasi lewat medium tertentu, sosialisasi langsung juga kami lakukan. Nantinya tanggapan kami harapkan lengkap dengan bukti-buktinya,” ucapnya.

Sementara itu pengamat politik dan dosen UGM Mada Sukmajati menjelaskan tanggapan DCS penting karena jadi indikator partisipasi pemilu. “KPU RI membuat indikator partisipasi pemilu, salah satunya menghitung jumlah tanggapan DCS di daerah, jika tanggapan DCS di DIY rendah maka terancam indeks pemilunya turun,” katanya.

Tanggapan DCS oleh masyarakat, jelas Mada, bukan proses formalitas belaka melainkan bagian penting dari pemilu. “Tanggapan DCS ini ibaratnya pemilu pendahuluan karenanya diadakan supaya masyarakat bisa berpartisipasi menentukan calon yang tepat bagi mereka, kalau tidak tepat bisa diganti,” jelasnya.

Mada menilai partai politik juga belum tentu mengetahui seluk beluk calonnya dalam pemilu nanti. “Makanya tanggapan ini penting, agar partai juga tahu bagaimana sebenarnya calon yang diusungnya. Kalau keliru bisa diganti segera,” terangnya.

KPU DIY dan kabupaten/kota, lanjut Mada, harus telaten dalam menyosialisasikan DCS. “Sosilisasi DCS tidak boleh dianggap sebagai formalitas, begitu diumumkan selesai tanggung jawab KPU. Namun harus benar-benar telaten menggali informasi masyarakat agar ada tanggapan, tidak terbatas tanggapan negatif tapi tanggapan positif juga penting, sehingga masyarakat harus didorong memberikan tanggapannya,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.