Pemkab Gunungkidul Pastikan Stok LGP 3 Kg Aman

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Perdagangan Gunungkidul memastikan stok gas elpiji bersubsidi kemasan tiga kilogram masih aman. Kepastian ini terlihat dari kuota yang telah terdistribusikan.

Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Perdagangan Gunungkidul, Rindang Arifian Setiyaningsih mengatakan, tahun ini di Gunungkidul mendapatkan kuota gas melon sebanyak 5,73 juta tabung.

Hingga akhir Agustus, realisasi penyaluran gas bersubsidi ini sudah mencapai sekitar 4 jutaan tabung. “Jadi stoknya masih ada dan sekarang juga tersedia di pasaran,” katanya, Kamis (28/9/2023).

Menurut dia, ketersediaan stok maka proses distribusi di pasaran berjalan dengan lancar. Selain itu, juga tidak ada kelangkaan atau kesulitan warga mendapatkan gas bersubsidi.

“Terus kami pantau dan masih lancar pasokannya,” katanya.

Meski aman, Rindang mengakui upaya pengawasan di lapangan terus dilakukan. Selain untuk kepastian stok, juga sebagai upaya memastikan penyaluran dapat tepat sasaran.

“Pantauan ke lapangan dilakukan secara rutin,” katanya.

Untuk harga, Rindang mengakui masih mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.500 per tabungnya. Namun demikian, ia tidak menampik ada usulan agar harga dinaikan.

“Usulan HET baru sebesar Rp18.000 per tabung. Namun hingga sekarang belum ada keputusan kenaikan ini disetujui atau tidak,” kata Rindang.

BACA JUGA: Agen di Gunungkidul Minta Kenaikan HET Gas Melon

Koordinator Paguyuban Agen LPG Gunungkidul, Kristianto Subekti mengatakan, Ada beberapa alasan yang mendasari permintaan untuk menaikan harga jual.

Selain karena tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir, permintaan juga tidak lepas dari margin keuntungan yang didapatkan penjual di pangkalan. Sebagai rantai penditribusian terakhir dalam tata kelola penyaluran gas bersubsidi keuntungannya sangat kecil dan kurang menguntungkan dari sisi bisnis.

“Keuntungannya hanya Rp500 per tabung. Jadi, dari sisi bisnis sudah tidak prospek, makanya kami minta ada kenaikan. Apalagi uang subsidi yang diberikan juga sangat banyak,” katanya.

Dorongan untuk menaikan juga sebagai upaya memperbaiki tata kelola pendistibusian agar lebih tepat sasaran. Kristianto tidak menampik bahwa pendistribusian terakhir di tingkat pangkalan, namun fakta di lapangan masih ada pengencer atau warung-warung yang memperjualbelikannya.

“Biar bisa lebih terkontrol pendistribusian. Apalagi, ke depannya pembeliah juga melalui aplikasi dengan menggunakan KTP el. Jadi, dengan menaikan harapannya pembeli bisa langsung ke pangkalan,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.