Targetkan Penurunan Stunting di Angka 14%, Ini yang Dilakukan Pemkab Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Sleman pada tahun ini ditargetkan turun di angka 14%. Target tersebut sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tentang Penyusunan Rencana Kerja TPPS yang diselenggarakan di Atrium Hotel, Selasa (31/10/2023).

Menurut Danang, pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sleman berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 15%. Adapun berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kasus stunting di Sleman berada di angka 6.88%.

BACA JUGA: Cegah Stunting, Pemkab Gunungkidul Gandeng Swasta

"Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu di angka 16 persen untuk SSGI, dan 7.2 persen untuk e-PPGBM nya," ujar Danang

Penurunan ini, lanjut Danang tidak lepas dari proses yang dilakukan oleh TPPS Sleman dalam melakukan upaya penurunan angka stunting. "Upaya untuk selalu menurunkan kasus stunting di Kabupaten Sleman terus dilakukan secara intensif dan masif, karena itu sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan generasi emas di waktu yang akan datang," katanya.

Danang mengatakan, ada sejumlah hal yang akan menjadi rencana kerja TPPS Sleman untuk terus menurunkan angka stunting. Di antaranya, menyelesaikan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, memperbaiki pola asuh dan pemberian makanan untuk balita dan anak.

Selain itu, Pemkab akan membuat jejaring kesehatan hingga ke tingkat kapanewon, dan melakukan pendampingan terhadap temuan penyakit ringan berulang pada balita melalui bidan, jaminan kesehatan bagi keluarga berisiko, serta melakukan optimalisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Terpadu.

Danang berharap, langkah tersebut dapat terlaksana dengan dukungan seluruh pihak terkait. "Kasus stunting harus menjadi perhatian dari kita semua khususnya semua OPD yang terkait. Saya harap masalah yang sudah muncul ini menjadi perhatian yang serius bagi pengampu OPD secara lintas sektoral," tegas Danang.

Menurut Danang, strategi dalam penurunan stunting dengan konsep pentahelix, yakni Pemerintah menyelaraskan kebijakan, penganggaran, dan program dari pusat hingga rumah tangga. Akademisi melakukan kajian ilmiah untuk mendorong penyusunan kebijakan/program berbasis bukti.

Dunia usaha juga didorong mengintegrasikan perspektif stunting dalam kegiatan bisnis dan penyaluran CSR. Organisasi kemasyarakatan mendorong perluasan program terutama ke masyarakat marjinal. Sedangkan media berperan untuk mendorong pengarusutamaan isu stunting serta K.I.E.

BACA JUGA: Ini Cara Pemkab Bantul Turunkan Angka Stunting

"Harapannya dengan terintegrasi, terkolaboratif dan masif melalui kegiatan seperti ini dapat mewujudkan new zero stunting (tidak ada kasus stunting baru)," tutup Danang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Wildan Solichin menambahkan bahwa TPPS Sleman selama tahun 2023 ini telah melakukan Monev di 17 Kapanewon tentang pelaksanaan program pengentasan stunting ini

"Sampai bulan September, TPPS Kabupaten Sleman telah melakukan monev ke seluruh TPPS di 17 Kapanewon di Sleman," terang Wildan.

Nantinya, lanjut Wildan, Kabupaten Sleman akan melakukan berbagai strategi yang di antaranya adalah pengoptimalan SDM yang ada seperti pendamping lapangan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita.

Selain itu, nantinya akan dilakukan pengoptimalan TPPS Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan yang sudah terbentuk. "Harapannya nanti akan tercipta new zero stunting (tidak adanya penambahan kasus stunting baru)," pungkas Wildan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.