Sosialisasi Kerawanan Bencana di Menoreh, Sekda Kulonprogo: Penting di Tempat Wisata

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulonprogo, Triyono menegaskan pentingnya sosialisasi mengenai kerawanan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor di destinasi wisata utamanya di wilayah Perbukitan Menoreh. Hal tersebut guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan baik korban jiwa maupun kerusakan bangunan.

“Pasti ada sosialisasi [ke pelaku wisata di Perbukitan Menoreh]. Sekarang kan kami punya program kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Itu selalu kami sampaikan agar pengelola wisata di Perbukitan Menoreh bisa mengantisipasi tanah longsor,” kata Triyono ditemui di Novotel YIA, Kamis (16/11/2023).

Triyono menambahkan pengelola wisata perlu melakukan indentifikasi titik-titik rawan dan melakukan antisipasi sebagai upaya pencegahan. Dia juga mengaku Pemkab Kulonprogo selalu menggelar asesmen kesiapsiagaan desa-desa.

“Setiap tahun kami menambah desa tangguh bencana. Dengan status itu, masyarakat di lokasi tersebut tentu sudah terbiasa untuk diberikan sosialisasi,” katanya.

Selain tanah longsor, kawasan Selatan Kulonprogo juga diterjang banjir. Namun banjir tersebut jarang terjadi karena telah ada perbaikan infrastruktur seperti drainase.

“Dulu daerah Selatan memang rawan banjir. Tapi setelah ada perbaikan [infrastruktur] sudah jarang terjadi banjir,” ucapnya.

BACA JUGA: PSS Sleman Ganti Pelatih, Risto Vidakovic Siap Meracik Tim

Lebih jauh, Triyono menegaskan Pemkab Kulonprogo selalu mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk mengatasi bencana. Penanganan bencana, kata dia hanya menyedot sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar.

“Tahun 2023 ini kami menganggarkan Rp5 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan, air bersih,” katanya.

Dia mengaku tahun 2024, Pemkab masih akan menganggarkan Rp5 miliar untuk penanganan bencana alam utamanya bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulonprogo Budi Prastawa, mengatakan BPBD Kulonprogo akan mengirim surat permohonan kepada Pj Bupati terkait pembuatan surat edaran kepada para panewu dan lurah untuk sosialisasi ke masyarakat. Surat tersebut fokus pada manajemen pengelolaan aliran air.

“Memang utamanya saat ini utamanya di daerah pegunungan banyak pohon jati dan lain ketika musim kering daunnya gugur. Itu bisa menghambat dan mengubah pola aliran air. Nanti jadi longsor,” kata Budi.

Budi menambahkan longsor dapat menimpa rumah sampai rumah ibadah. Selain longsor, pohon tumbang juga mengancam bangunan.

Dia mengaku daerah sekitar ruas jalan menuju Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) kadang mendapat limpahan air dari daerah Utara seperti Kapanewon Kokap. Dengan begitu banjir tetap mungkin terjadi.

“Terkait peninggial tanggul [di sekitar YIA] juga belum maksimal. Semoga dengan adanya normalisasi sungai sisi Barat YIA dan peninggian tanggul dapat mengurangi risiko banjir,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.