Komisioner KPU Kulonprogo, Budi Priyana: Tahta untuk Rakyat

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menjadi salah satu ujian bagi Bangsa Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara demokrasi. Bagi Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana, pemilu menjadi momentum untuk mengembalikan hakikat demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. "Pada akhirnya, penyelenggaraan pemilu dan jabatan pemimpin negara itu untuk rakyat," kata Budi saat ditemui di Novotel YIA, Selasa (5/12).

Pria lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (UGM) angkatan 1987 ini mengawali kariernya sebagai Komisioner KPU Kulonprogo, yakni menjabat sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kulonprogo periode 2013-2018. Menurut dia, menjadi penyelenggara pemilu merupakan pilihan yang mulia karena dia terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan wakil rakyat dan kepala negara.

Budi mengatakan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan negara, termasuk menentukan pemimpin. Oleh karena itu, pemilu perlu digelar secara mandiri, jujur, adil, terbuka, dan akuntabel.

Setelah ada keterbukaan ruang tersebut, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk ikut mengambil keputusan dengan memberikan suara kepada calon pemimpin bangsa. "Golput [golongan putih] alias tidak memilih memang hak warga. Tapi menurut saya, masyarakat perlu memberikan suaranya. Mereka dapat melihat rekam jejak calon pemimpin lewat ponsel. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan suara," katanya.

BACA JUGA: KPU Kulonprogo Butuh 9.114 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024

Tahta untuk Rakyat

Mantan Lurah Depok, Kapanewon Panjatan periode 2007-2013 mengaku mengidolakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Bahkan, tokoh pejuang kemerdekaan tersebut menginspirasi Budi sampai saat ini. Satu hal yang selalu Budi ingat bahwa tahta itu untuk rakyat. "Beliau memiliki prinsip bahwa Tahta untuk Rakyat. Beliau sangat peduli dalam memperjuangkan nasib rakyatnya," katanya.

Bapak dari dua orang anak ini memiliki harapan agar masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kulonprogo pada khususnya memanfaatkan pesta demokrasi lima tahunan dengan riang gembira untuk memilih pemimpin bangsa. "Masyarakat perlu melihat rekam jejak para calon. Jangan tergiur dengan politik transaksional seperti money politic [politik uang]," katanya.

Menurut Budi, politik uang sangat berbahaya karena merusak sendi-sendi demokrasi. Apabila tiap sendi tersebut rusak, maka upaya untuk mengembalikan hakikat demokrasi tidak akan tercapai. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.