Selain Kemiskinan, Ini Sejumlah Isu Penyusunan RKPD 2025 Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menggelar orientasi perencanaan pembangunan kabupaten yang pertama beberapa waktu lalu. Orientasi tersebut digelar dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.

Kabid Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kulonprogo, Diana Puspitasari mengatakan penyusunan RKPD 2025 baru masuk tahap orientasi perencanaan 2025. Namun begitu, pemberantasan kemiskinan masih jadi poin utama yang dibahas.

“Kemarin Kamis kami melaksanakan orientasi perencanaan 2025. Baru sampai tahap itu,” kata Diana dihubungi, Sabtu (16/12/2023).

Penyusunan RKPD tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dia mengaku penyusunan rancangan RKPD tahun 2025 didasari beberapa isu strategis dan tantangan untuk mewujudkan visi pembangunan Kulonprogo dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu Terwujudnya Masyarakat Kulonprogo yang Sejahtera, Aman, Tenteram,  Berkarakter, dan Berbudaya berdasarkan Iman dan Taqwa.

BACA JUGA: Kemiskinan Jadi Isu Strategis RKPD 2025 Kabupaten Kulonprogo

Diana menegaskan tantangan yang masih akan dihadapi Kulonprogo berkisar pada kemiskinan, peningkatan kualtias SDM, stunting, peningkatan layanan infrastruktur serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

“Kalau untuk tema 2025 masih rencana. Belum ada yang fix. Biasanya kami sampaikan nanti di konsultasi publik RKPD 2025. Yang jelas kalau pengentasan kemiskinan selalu jadi prioritas tiap tahunnya,” katanya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan perlunya sinergi dan kolaborasi antar-Perangkat Daerah untuk pembangunan Kulonprogo agar mencapai hasil optimal.

“Perlu adanya prioritas, kawasan mana yang kita prioritaskan bersama-sama untuk dituntaskan sampai selesai. Kita harus menyepakati ini sampai selesai, ini yang kemudian bisa digambarkan nantinya dalam perjalanan perencanaan program kegiatan,” kata Made dalam keterangan tertulis. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.