Waduh! Indeks Pembangunan Manusia Gunungkidul Terganjal Rendahnya Tingkat Pendidikan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mengklaim Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, Pemkab juga tidak memungkiri bahwa pembangunan manusia masih kurang dan perlu ditingkatkan.

Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan IPM ditentukan oleh tiga hal, yaitu angka harapan hidup balita, angka stunting, serta mutu pendidikan anak usia sekolah.

Angka harapa hidup dan stunting ditentukan oleh banyak faktor seperti air bersih. “Ke depan, pembangunan sumber daya manusia [SDM] harus ditingkatkan, agar IPM semakin meningkat, khususnya di bidang pendidikan,” kata Suhartanta, Jumat (29/12/2023).

Apabila melihat data BPS, IPM Gunungkidul selama dua tahun terakhir masih berada di angka 71. Kenaikan hanya menyentuh angka 0,28 atau dari 0,18 menjadi 0,46. Oleh sebab itu, salah satu hal yang dapat diintervensi yaitu mutu pendidikan anak usia sekolah.

Kendati dia belum dapat menyampaikan data pendidikan, namun Suhartanta menegaskan perlu adanya intervensi melalui kejar paket untuk anak usia sekolah. “Alokasi beasiswa sebenarnya sudah ada, hanya perlu ditingkatkan karena jumlah sekolah dan sebaran pelajar bermacam-macam sebab kawasan Gunungkidul yang luas. Rata-rata lama sekolah juga kami harapkan meningkat,” katanya.

Selain infrastruktur nonfisik, Suhartanta mengaku infrastruktur fisik juga perlu ditingkatkan utamanya ruas-ruas jalan. Akses yang baik dapat meningkatkan ekonomi warga.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul meningkat mencapai 5,37% jika dibandingkan tahun-tahun sejak Pandemi Covid-19. Tahun 2024, Pemkab mengupayakan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0%. “Angka 5,37 persen kalau menurut kami sudah tinggi. Tetapi memang di 2024, kami mendorong ekonomi masyarakat dari berbagai sektor sehingga dapat mencapai 6,0 persen,” ucapnya.

Pertanian dan UMKM

Lebih jauh, Suhartanta menjelaskan pertanian masih menjadi sektor yang menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gunungkidul. Sektor pertanian mencakup peternakan dan kelautan.

Dia juga berharap banyak UMKM naik kelas. “Soalnya sektor pertanian berkontribusi di PDRB sekitar 25 persen. Memang sektor itu masih menjadi daya dukung ekonomi,” lanjutnya.

BACA JUGA: Duh, Anggaran Banyak Tersedot untuk Pemilu, Pemkab Gunungkidul Lebih Selektif soal Pembangunan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengatakan pemenuhan air minum atau air bersih memang diperlukan karena akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting.

“Air bersih juga berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan karena salah satu indikator kemiskinan adalah keterjangkauan akses air minum yang layak,” kata Arif.

Arif menambahkan di Gunungkidul akses air minum layak sudah menjangkau 88,34% baik dari SPAM jaringan perpipaan melalui PDAM Tirta Handayani maupun SPAM berbasis masyarakat melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAMDES), dan  jalur perpipaan mandiri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.