Komisi D DPRD Jogja Kawal Anggaran Guru Rp8,4 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi D DPRD Kota Jogja kembali membahas alokasi anggaran pendidikan 2027 bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pembahasan tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan honorarium guru dan tenaga kependidikan yang anggarannya mengalami penyesuaian dari Rp11,4 miliar menjadi Rp8,4 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Kota JogjaDarini, mengatakan pembahasan ulang dilakukan secara intensif bersama Disdikpora dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan tetap terakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027.

"Pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat utamanya pendidikan, terutama honorarium guru dan tenaga kependidikan agar dapat terakomodasi dengan baik dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027," ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Pembahasan ulang itu berlangsung pada Senin (9/11/2026). Dalam prosesnya, perhitungan anggaran yang semula mencapai Rp11,4 miliar disesuaikan menjadi Rp8,4 miliar setelah dilakukan penghitungan lebih terperinci.

Alokasi tersebut mencakup kebutuhan 234 guru melalui pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), 92 guru tambahan pengganti yang telah memasuki masa pensiun, serta 50 guru pendamping khusus.

Melalui skema yang dibahas, kebutuhan anggaran guru dan tenaga kependidikan ditarik melalui Disdikpora. Dengan demikian, dana BOSDA yang tersedia di sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Anggota Komisi D Soroti Pemenuhan Hak Guru

Pembahasan anggaran tersebut berlangsung dengan dinamika pandangan di antara anggota Komisi D. Anggota Komisi D, Tri Waluko Widodo, menyatakan konsisten mempertahankan perhitungan anggaran yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan.

"Kami konkrit mempertahankan strategi perhitungan, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tegas Tri Waluko Widodo.

Sekretaris Komisi D, Solihul Hadi, juga menyoroti besaran perhitungan anggaran. Dia meminta agar BOSDA dikembalikan sepenuhnya kepada sekolah dan mempertanyakan kepastian pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) di Kota Yogyakarta.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Disdikpora memastikan pembayaran TPG bagi guru di Kota Jogja tetap aman dan dicairkan secara rutin setiap bulan.

Dukungan terhadap strategi perhitungan anggaran juga disampaikan anggota Komisi D lainnya, yakni Ririk Banowati Permanasari dan Endro Sulaksono. Keduanya menyatakan sepakat dengan skema yang dinilai berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

Sementara itu, anggota Komisi D, Nurcahyo Nugroho, mengingatkan bahwa pembahasan anggaran tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, bukan semata-mata persoalan penambahan nominal anggaran.

"Ini bukan masalah kenaikan anggaran, tetapi ini kebutuhan dasar untuk pendidikan, ini harus terus diperjuangkan," tandas Nurcahyo Nugroho.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kota Jogja berharap layanan pendidikan tetap berjalan optimal dan bermutu. Pemenuhan kebutuhan anggaran juga diharapkan dapat menjamin kesejahteraan tenaga pendidik meskipun pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi fiskal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.